Mereka juga telah melihat keberhasilan pembangunan kampung deret sebelumnya, seperti di Tanah Tinggi, Jakarta Pusat, dan Petogogan, Jakarta Selatan.
"Dulu, mereka (warga) mikirnya mau bangun kampung deret itu digusur dulu, karena belum ada kepercayaan kepada Pemprov DKI. Kalau sekarang sudah percaya dan yang mengantre banyak sekali," kata Jokowi, di Balaikota Jakarta, Senin (7/4/2014).
Masih banyak permasalahan yang ada di kampung deret, misalnya saja, pembangunan kampung deret di Jakarta Timur yang memicu warga untuk menambah bangunan.
Akhirnya, tak sedikit warga yang harus merogoh kantong lebih dalam untuk merenovasi rumah. Sebab, dana yang dialokasikan Pemprov DKI sebesar Rp 54 juta tidak cukup untuk membiayai renovasi itu.
Jokowi menjelaskan, alokasi dana itu telah diperhitungkan secara matang, misalnya untuk mengecat rumah, perbaikan lingkungan, perbaikan jalan, serta membuat sanitasi atau septic tank.
"Kalau lihat fakta di lapangan, mau buat septic tank, dari delapan rumah, lima rumah mau buat septic tank, sisanya tidak mau. Sekarang, semua warga mau berembuk," kata Jokowi.
Lebih lanjut, ia menjelaskan, apabila warga menemukan kesulitan dalam pelaksanaan program ini, lebih baik untuk dimusyawarahkan bersama ketua RT atau RW setempat.
Pemprov DKI pun telah membuat tim pengawas untuk mengontrol program tersebut. Ia berharap berbagai masalah yang muncul dapat memperkuat management controlling.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.