Menurut pria yang akrab disapa Ahok itu, warga dipersulit dalam mengisi formulir perizinan di tingkat kecamatan. Kendati demikian, Ahok enggan menjelaskan detail pelaporan itu.
"Makanya, saya minta Pak Gamal Sinurat (Kadis Tata Ruang) membersihkan. Kalau enggak bisa, ya Anda saya copot," kata Basuki di Balaikota Jakarta, Rabu (13/8/2014).
Ahok menjelaskan, masih banyak oknum PNS Dinas Tata Ruang yang "bermain" dalam perizinan pembangunan, terutama yang berada di tingkat kelurahan dan kecamatan.
Karena itu, beberapa waktu lalu pun, ia telah memberi pesan kepada Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto untuk menyelidiki Dinas Tata Ruang dan Dinas Pengawasan dan Penertiban Bangunan (P2B) DKI.
"Dua dinas ini kan berhubungan langsung dengan masyarakat. Dinas P2B dan Tata Ruang ini banyak keluhan dari masyarakat," kata Basuki.
Basuki menginginkan Pemprov DKI Jakarta menjadi model pemerintahan yang baik bagi provinsi lainnya. Tak hanya dua satuan kerja perangkat daerah (SKPD) itu yang akan diselidiki, tetapi juga semua SKPD dan UKPD.
Basuki mengancam, jika ditemukan penyalahgunaan anggaran dalam SKPD itu, yang terlibat akan langsung dibawa ke kepolisian dan berurusan dengan hukum.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.