Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Bayar Utang kepada Publik dengan 6 Ruas Jalan Tol

Kompas.com - 03/09/2014, 20:56 WIB
KOMPAS.com - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam waktu dekat akan menandatangani perjanjian kerja sama proyek pembangunan enam ruas jalan Tol Dalam Kota dengan kontraktor. Salah satu isi perjanjian kerja sama adalah penyediaan jalur khusus bus transjakarta dilengkapi dengan halte dan eskalator bagi penumpang.

”Kami sedang siapkan kontrak dengan mereka. Kalau pembangunan tidak selesai dalam tiga tahun, kami ambil alih,” kata Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama, Selasa (2/9).

Nota kesepahaman pengusahaan jalan tol untuk enam ruas Tol Dalam Kota telah ditandatangani oleh Badan Pengatur Jalan Tol dan konsorsium PT Jakarta Tollroad Development pada 25 Juli 2014. Jalan tol dengan total panjang 69,77 kilometer itu dibangun dengan model layang di atas jalan yang sudah ada (existing).

Sebelumnya, ahli transportasi dari Institut Teknologi Bandung, Harun Al-Rasyid Lubis, meminta Pemprov DKI Jakarta berhati-hati dan cermat sebelum menandatangani perjanjian kontrak kerja sama dengan kontraktor. Kejelasan kontrak kerja sama yang dimaksud adalah siapa yang bertanggung jawab mendanai pembangunan jalur bus itu, bagaimana pengelolaannya, juga siapa yang bertanda tangan dalam kontrak itu. Hal ini merujuk langsung kepada pemegang kontrol tertinggi.

Menurut Harun, pengelolaan jalan tol dan angkutan massal adalah dua hal berbeda. Ia yakin BUMD milik Pemprov DKI Jakarta akan ada yang ikut terjun mengelola enam ruas tol dalam kota baru itu nanti. Masalahnya, selama ini DKI tidak berpengalaman mengelola tol, apalagi sekaligus memastikan angkutan massal yang ada di dalam tol beroperasi efektif. Harun mendorong agar sejak dini semua pihak terkait bisa menunjukkan skema kerja dan pengelolaannya secara jelas.

Pendapat senada disampaikan anggota Masyarakat Transportasi Indonesia, Ellen SW Tangkudung. Ia mengatakan, jalan tol berbeda prinsip dengan transportasi massal. Jalan tol merupakan arteri utama dengan jarak pintu masuk dan keluar yang berjauhan pada jarak-jarak tertentu. Adapun angkutan massal harus bisa melayani kebutuhan mobilitas warga yang dinamis, umumnya jarak antarhalte atau stasiun relatif pendek.

”Bagaimana menggabungkan dua manajemen untuk dua hal berbeda itu di lokasi yang sebidang? Bagaimana dampaknya untuk lalu lintas di dalam tol ataupun di lingkungan luar tol? Ini yang harus dipikirkan secara matang,” kata Ellen.

Utang pemerintah

Basuki mengatakan, pemerintah memiliki utang kepada publik untuk membangun jalan, tidak semata-mata untuk kendaraan pribadi, tetapi juga untuk angkutan umum. Sebagai jalan tengah, di enam ruas tol itu akan dibuat jalur khusus bus transjakarta yang dilengkapi halte di sisi kiri dan area pemberhentian. Satu ruas tol dibuat sebagai satu koridor bus transjakarta sehingga nantinya Jakarta akan memiliki total sembilan busway layang dan 12 busway di jalan reguler.

Sekretaris Daerah DKI Jakarta Saefullah mengatakan, dalam rencana yang dibahas dengan kontraktor, enam ruas Tol Dalam Kota akan dimulai 2015 dan diperkirakan selesai akhir 2017. Enam ruas jalan itu akan dibangun dan selesai secara bersamaan pula.

”Kalau tidak bersamaan, tidak akan ada pengaruhnya bagi lalu lintas,” kata Saefullah.

Pemprov DKI memenuhi kewajiban membebaskan lahan yang terkena proyek tol dan mengalokasikan dana Rp 3 triliun dari APBD 2015. Armada bus transjakarta yang akan melintas di jalur khusus di jalan tol diadakan oleh PT Transportasi Jakarta yang merupakan BUMD DKI Jakarta.

Ditanya soal dampak buruknya terhadap estetika kota, Saefullah mengatakan, jalan itu akan dibuat sebagus mungkin sesuai estetika kota. Hal terpenting, jalan tol ini akan membantu pergerakan warga dari timur ke barat dan utara ke selatan tanpa banyak hambatan.

Pembangunan enam ruas Tol Dalam Kota dilakukan dalam tiga tahap, yaitu tahap I sepanjang 29,67 kilometer untuk ruas Semanan-Sunter dan Sunter-Pulogebang, tahap II sepanjang 22,25 kilometer untuk ruas Duri Pulo-Kampung Melayu dan Kemayoran-Kampung Melayu, serta tahap III sepanjang 17,86 kilometer untuk ruas Ulujami-Tanah Abang dan Pasar Minggu-Casablanca.

PT Jakarta Tollroad Development memperkirakan, enam ruas tol itu bisa dilalui 200.000 kendaraan. Sebanyak 250.000 orang juga akan menikmati layanan bus transjakarta di ruas tol tersebut.

Basuki menambahkan, saat enam ruas Tol Dalam Kota selesai dibangun dan dioperasikan pada 2018, saat itu pula MRT fase I (Lebak Bulus-Bundaran HI) siap dioperasikan. Dengan perbaikan layanan dan infrastruktur bus transjakarta di 12 koridor, ditambah selesainya tiga koridor layang, transportasi umum di Jakarta sudah bisa dibilang memadai. (FRO/NEL)

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Keluarga Tolak Otopsi Jenazah Brigadir RAT yang Bunuh Diri di Mampang

Keluarga Tolak Otopsi Jenazah Brigadir RAT yang Bunuh Diri di Mampang

Megapolitan
Pemilik Rumah Tempat Brigadir RAT Bunuh Diri Minta Publik Tak Berasumsi

Pemilik Rumah Tempat Brigadir RAT Bunuh Diri Minta Publik Tak Berasumsi

Megapolitan
Jenazah Brigadir RAT Telah Dibawa Pihak Keluarga dari RS Polri Kramat Jati

Jenazah Brigadir RAT Telah Dibawa Pihak Keluarga dari RS Polri Kramat Jati

Megapolitan
Proyek LRT Jakarta Rute Velodrome-Manggarai Masuk Tahap Pemasangan Girder

Proyek LRT Jakarta Rute Velodrome-Manggarai Masuk Tahap Pemasangan Girder

Megapolitan
Polisi Sebut Brigadir RAT Bunuh Diri di Mampang saat Sedang Cuti

Polisi Sebut Brigadir RAT Bunuh Diri di Mampang saat Sedang Cuti

Megapolitan
Pemprov DKI Siapkan Stok Blanko KTP untuk Pemilih Pemula Pilgub 2024

Pemprov DKI Siapkan Stok Blanko KTP untuk Pemilih Pemula Pilgub 2024

Megapolitan
Sebelum Tewas, Brigadir RAT Sepekan Tinggal di Jakarta

Sebelum Tewas, Brigadir RAT Sepekan Tinggal di Jakarta

Megapolitan
Partisipasi Pemilih di Jakarta pada Pemilu 2024 Turun Dibandingkan 2019

Partisipasi Pemilih di Jakarta pada Pemilu 2024 Turun Dibandingkan 2019

Megapolitan
Pemerintah DKJ Punya Wewenang Batasi Kendaraan Pribadi di Jakarta, DPRD Minta Dilibatkan

Pemerintah DKJ Punya Wewenang Batasi Kendaraan Pribadi di Jakarta, DPRD Minta Dilibatkan

Megapolitan
Dua Begal di Depok Lakukan Aksinya di Tiga Tempat dalam Sehari

Dua Begal di Depok Lakukan Aksinya di Tiga Tempat dalam Sehari

Megapolitan
Unggah Foto Gelas Starbucks Tutupi Kabah Saat Umrah, Zita Anjani: Saya Berniat Mancing Obrolan...

Unggah Foto Gelas Starbucks Tutupi Kabah Saat Umrah, Zita Anjani: Saya Berniat Mancing Obrolan...

Megapolitan
Jenazah Brigadir RAT Belum Diotopsi, Polisi Tunggu Keputusan Keluarga

Jenazah Brigadir RAT Belum Diotopsi, Polisi Tunggu Keputusan Keluarga

Megapolitan
Keluarga Brigadir RAT yang Meninggal Bunuh Diri Tiba di RS Polri Kramat Jati

Keluarga Brigadir RAT yang Meninggal Bunuh Diri Tiba di RS Polri Kramat Jati

Megapolitan
Dua Begal yang Bacok Korban di Depok Incar Anak Sekolah

Dua Begal yang Bacok Korban di Depok Incar Anak Sekolah

Megapolitan
Pemprov DKI Disarankan Ambil Alih Pengelolaan JIS, TIM, dan Velodrome dari Jakpro

Pemprov DKI Disarankan Ambil Alih Pengelolaan JIS, TIM, dan Velodrome dari Jakpro

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com