Mereka menganggap cara tersebut efektif untuk menyelesaikan dua permasalahan akut di Ibu Kota, yakni macet dan banjir. [Baca: Ini Rencana Wali Kota Bekasi Gunakan Dana Hibah DKI]
Ketua Fraksi PDI-P DPRD DKI Jhonny Simanjuntak, menganggap macet dan banjir di Jakarta tak bisa diselesaikan karena Pemprov DKI tak bisa menyelesaikan sendiri kedua masalah tersebut. Sementara pemda-pemda di kawasan penyangga tak memiliki anggaran yang cukup untuk membantu Pemprov DKI.
"Kita mendukung Pemprov DKI Jakarta yang ingin mengadakan kerja sama dengan kawasan sekitarnya. Jakarta membutuhkan kerja sama dengan kawasan sekitar yang di sisi lain anggarannya terbatas," kata Jhonny, di Gedung DPRD DKI, Senin (3/11/2014).
Meski demikian, Jhonny menilai Pemprov DKI perlu mengadakan pembicaraan dengan DPRD DKI perihal besaran jumlah hibah yang akan dikucurkan, mengingat jumlahnya tidak sedikit dan memerlukan pertanggungjawaban kepada masyarakat.
"Kita bicara prinsip dulu, kami setuju (dana hibah). Tetapi besaran mari kita bicarakan kembali dengan kami," ujar Jhonny. [Baca: Ahok: Rp 2,5 Triliun Pun Saya Kasih untuk Kebaikan Jakarta dan Kota Mitra]
Data dari Badan Perencanaan Pembangunan Daerah DKI Jakarta menyebutkan bahwa beberapa daerah yang telah mengajukan permintaan dana hibah ke Pemprov DKI antara lain Pemerintah Kota Bekasi yang mengajukan Rp 250 miliar, serta Pemerintah Kabupaten Bekasi dan Pemerintah Kota Tangerang Selatan yang masing-masing mengajukan Rp 200 miliar.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.