Jangan Sampai Siswa Dobel Dapat KJP dan KIP

"Prinsipnya, KJP dan KIP itu sama, hanya lebih dulu berlaku di Jakarta. Makanya jangan sampai (siswa) dapat dobel (KJP dan KIP)," kata Bambang kepada Kompas.com, di Balaikota, Rabu (5/11/2014).

Menurut dia, daerah lainnya di Indonesia jauh lebih membutuhkan KIP dibanding Jakarta. Ia meyakini, KJP telah dapat menutupi kebutuhan seluruh peserta didik di Jakarta. Kendati demikian, Bambang mengaku belum mengetahui mekanisme penggunaan KIP.

Hanya saja, ia telah menginstruksikan Kepala Dinas Pendidikan Lasro Marbun untuk berkoordinasi dengan pemerintah pusat, Kementerian Pendidikan Kebudayaan dan Pendidikan Dasar Menengah dalam hal distribusi dua kartu tersebut.

"Lagipula nantinya KJP ini modelnya seperti beasiswa yang dapat digunakan peserta didik sampai menyelesaikan bangku kuliah mereka. Jadi KJP berbeda dengan KIP, kami juga masih menganggarkan KJP di APBD 2015 sebesar Rp 3 triliun," kata mantan Wali Kota Jakarta Utara itu.

Program KIP adalah kartu yang ditujukan bagi keluarga miskin dan rentan miskin yang ingin menyekolahkan anaknya secara gratis. KIP juga bakal menjangkau anak-anak yang berada di luar sekolah, seperti anak jalanan, anak putus sekolah, yatim piatu, dan penyandang disabilitas.

Pada tahap pertama, KIP bakal diterapkan di 18 provinsi kabupaten kota, dengan sasaran 152.434 peserta didik di jenjang SD, SMP, SMA/SMK.

Presiden Joko Widodo telah meluncurkan KIP bersamaan dengan Kartu Indonesia Sehat (KIS) pada Senin (3/11/2014) lalu di Kantor Pos Besar Pasar Baru Jakarta Pusat.