Sekda DKI Tak Percaya Dana "Siluman" Temuan BPKP

"Saya tidak yakin angka itu karena angka itu terlalu besar, hampir menyamai daftar pengisian anggaran dari Dinas Kesehatan. Saya mau cek benar atau salah," kata Saefullah, di Balaikota Jakarta, Kamis (6/11/2014).

Selain untuk mengetahui perihal keakuratan temuan dari BPKP, Saefullah mengatakan, tujuannya mengecek kembali penggunaan anggaran sepanjang tahun 2014 untuk menjamin pada 2015 mendatang tidak akan ada lagi dana siluman, tentu saja dengan catatan apabila temuan dari BPKP itu benar.

"Saya tidak mau ada itu (dana siluman) di era saya, mesti jelas. Di 2015 kita tidak mengenal dana siluman," ujar dia.

Menurut Saefullah, dengan diterapkannya sistem e-budgeting akan terlacak jika ada perubahan dalam APBD. Dengan demikian, kata dia,  akan mudah mengetahui apabila ada oknum yang memasukan kegiatan fiktif yang sebelumnya tidak ada dalam pembahasan.

"Kan kita sudah punya e-budgeting. Kalau ada yang tiba-tiba memasukan akan ketahuan ini siapa yang mengubah, jam berapa, kapan, hari, dan tanggal," tukas mantan Wali Kota Jakarta Pusat itu.

Sebagai informasi, BPKP DKI menemukan banyaknya anggaran siluman di Dinas Pekerjaan Umum DKI dan Dinas Kesehatan DKI, baik pada APBD 2013 maupun tahun anggaran 2014. Total anggaran siluman yang ditemukan di Dinas PU DKI mencapai Rp 3,518 triliun pada APBD 2014 dengan 252 kegiatan fiktif.

Kegiatan fiktif Dinas PU DKI pada APBD 2014 itu meningkat dari kegiatan fiktif yang juga ditemukan pada APBD 2013. Anggaran siluman Dinas PU DKI pada APBD 2013 mencapai Rp 1,226 triliun dengan 128 kegiatan fiktif. Kemudian, BPKP Perwakilan Provinsi DKI Jakarta juga menemukan anggaran siluman di Dinas Kesehatan DKI.

Ada sekitar 34 kegiatan fiktif dengan jumlah anggaran siluman sebesar Rp 33,442 miliar. Anggaran siluman juga ditemukan di Dinas Kesehatan DKI pada APBD 2013 mencapai Rp 210,801 miliar dengan 58 kegiatan fiktif.