Pembayaran Gaji PNS Telat, Ahok Duga Ada Pembangkangan

"Bagi saya, saya jadi suuzan (berburuk sangka). Suuzannya begini, 'ini akibatnya gara-gara lo (Basuki) ubah gue, coba lo enggak stafin gue kan enggak begini kejadiannya', ya sudahlah," kata Basuki, di Balai Kota, Rabu (7/1/2015). [Baca: DKI Janji Gaji Pegawai Cair Esok Hari]

Menurut Basuki, kejadian ini sama persis dengan saat ia mengimbau Dinas Kebersihan untuk mendata jumlah pekerja harian lepas (PHL) pembersih sampah saringan sungai. Saat itu, Basuki menginstruksikan Unu Nurdin (mantan Kepala Dinas Kebersihan DKI Jakrta) untuk mendata ribuan nama PHL tiap wilayah lengkap dengan nomor telepon beserta dibuatkan rekening bank.

Namun, hingga empat bulan, tugas dari Basuki itu tak kunjung diselesaikan Unu. Kemudian, Basuki mengatakan, apabila Dinas Kebersihan tidak dapat melengkapi data PHL, maka mereka tidak bisa menerima gaji.

"Kejadian kan, akhirnya enggak digaji dan PHL-PHL itu ngomong sama wartawan kalau 2-3 bulan mereka yang bekerja di saringan air enggak digaji. Padahal tugas mereka penting," kata Basuki.

Lebih lanjut, saat itu, bentuk pembangkangan Dinas Kebersihan akibat tidak mendapat gaji adalah seluruh sungai seperti tempat sampah dengan kasur dan sofa yang mengapung di sungai.

Kejadian itu dilihat langsung oleh Joko Widodo yang saat itu masih menjabat sebagai Gubernur DKI. "Sekarang kamu ke Pintu Air Manggarai, ada sampah enggak? Kalau dulu di sana, kasur bukan cuma ngapung, tetapi sungai jadi bak sampah. Sekarang sungai utama sudah enggak kayak bak sampah," kata Basuki.

Tak hanya Dinas Kebersihan, hal serupa juga terjadi pada PHL Dinas Pekerjaan Umum. Padahal, lanjut dia, pembayaran gaji PHL serta pegawai bisa menggunakan anggaran mendahului.

Adapun pengeluaran daerah yang diperbolehkan untuk digunakan sebelum penetapan anggaran pendapatan dan belanja derah (APBD) adalah gaji dan tunjangan PNS, gubernur, wakil gubernur, kemudian pembayaran tunjangan kinerja daerah (TKD), honor pegawai tidak tetap, pembayaran telepon, air, listrik, internet (TALI), gas, jasa kebersihan, dan anggaran darurat untuk korban bencana alam. "Nanti lihat saja pas kan semuanya pada bilang 'ini gaji telat gara-gara Ahok'," ucap dia.