"Patah Hati" Pemprov DKI pada Monorel Jakarta

Seperti Sekretaris Daerah (Sekda) DKI Jakarta Saefullah yang mengatakan, pemutusan kontrak kerjasama dengan PT JM nantinya bukanlah keputusan sepihak. Sebab, PT JM tidak bisa meyakinkan DKI dengan melanjutkan pengerjaan fisik yang ada di lapangan. 

"Coba lihat (pekerjaan) yang di Kuningan, dilanjutkan dong. Putus (kerjasama) saja sudah, biar proyek tidak menggantung dan kami bisa lebih jelas melanjutkan proyek pembangunan itu," kata Saefullah, kepada wartawan, di Balaikota, Selasa (13/1/2015). 

Sebelumnya, Direktur PT JM Sukmawati Syukur mengancam bakal membawa permasalahan ini ke ranah hukum. Sebab, rencana pemutusan hubungan kerjasama ini dilakukan secara sepihak. Menurut dia, Gubernur Basuki tidak berlaku secara adil dan tidak pernah memberi statement maupun bertemu dengan PT JM secara langsung.

Menanggapi hal itu, Kepala Biro Hukum DKI Sri Rahayu menjelaskan, pembatalan surat perjanjian kerjasama antara Pemprov DKI dengan PT JM tidak berdampak saecara hukum. Sebab, secara teknis, PT JM tidak bisa melanjutkan pembangunannya.

"Tidak ada biaya atau hukuman apapun apabila pembatalan kerjasama dilakukan. Orang aspek teknisnya tidak bisa dikerjakan, masak mau gugat," kata wanita yang akrab disapa Yayuk itu. 

Gubernur Basuki tidak bisa menerima desain pembangunan depo monorel oleh PT JM yang rencananya akan dibangun di atas Waduk Setiabudi dan Tanah Abang. Basuki mengaku sudah mendapat rekomendasi dari Kementerian Pekerjaan Umum perihal berbahanya pembangunan depo di atas Waduk Setiabudi.

Basuki mengungkapkan, apabila PT JM tetap bersikeras membangun monorel di Jakarta maka harus mengubah desainnya. Namun, dengan syarat PT JM harus melakukan lelang tender dari awal bersama perusahaan lain yang tertarik membangun monorel di Jakarta.

Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) DKI Jakarta Heru Budi Hartono menjelaskan, apabila proyek ini kembali dilelang, maka proyek monorel paling cepat akan dimulai pembangunannya pada tahun 2016 mendatang. "Itu feeling saya, apalagi nanti belum permasalahan nilai investasi dan lain-lainnya," kata Heru.