Sampah Bisa Ditangani, tetapi Picu Keluhan Warga

BEKASI, KOMPAS.com — PT Godang Tua Jaya selaku pengelola Tempat Pembuangan Sampah Terpadu Bantar Gebang, Bekasi, menyatakan masih sanggup menangani lonjakan sampah dari DKI Jakarta yang kini mencapai 6.000 ton per hari. Jumlah produksi sampah Jakarta itu dua kali lipat dari target kontrak kerja sama antara Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan PT Godang Tua Jaya.

”Tak ada masalah, sejauh ini lancar-lancar saja. Masih bisa kita tangani,” ujar Direktur Utama PT Godang Tua Jaya Rekson Sitorus di Bekasi, Rabu (25/2).

Rekson membenarkan, jumlah sampah yang dibuang ke Tempat Pembuangan Sampah Terpadu (TPST) Bantar Gebang saat ini mencapai 6.000 ton per hari. Namun, produksi sampah ini masih dalam batas normal. ”Dulu juga sekitar 5.300 ton per hari, sekarang 6.000 ton. Jadi tidak ada masalah,” ucap Rekson.

Sesuai kontrak kerja sama yang berlaku 15 tahun hingga 2023 itu, jumlah sampah yang dibuang ke TPST Bantar Gebang ditargetkan 4.500 ton per hari pada empat tahun pertama kerja sama. Terhitung mulai tahun 2012 atau tahun kelima sejak kerja sama, sampah yang dibuang ditargetkan turun menjadi 3.000 ton per hari, dan 2.000 ton per hari sejak tahun kesembilan.

Selain risiko penimbunan dan pengolahan yang lebih berat, peningkatan sampah juga berdampak bagi keuangan DKI Jakarta. Setiap tahun, Ibu Kota mengeluarkan ratusan miliar rupiah untuk membayar biaya pengolahan sampah dan biaya sosial warga sekitar TPST (Kompas, 25/2).

Kepala Bidang Data Potensi dan Pengembangan Dinas Kebersihan Kota Bekasi Ratim Rukmawan menilai, Jakarta perlu mengurangi produksi sampah agar TPST Bantar Gebang tak overkapasitas sehingga berpotensi mengganggu warga sekitar.

Warga yang tinggal di sekitar TPST Bantar Gebang mengeluhkan bau menyengat yang semakin menjadi akibat semakin banyaknya sampah yang dibuang ke lokasi ini.

Menurut Saunah (55), warga Keluruhan Cikiwul, Kecamatan Bantar Gebang, tidak jauh dari TPST Bantar Gebang, selama ini setiap keluarga yang tinggal di sekitar TPST mendapatkan dana kompensasi Rp 200.000 per tiga bulan dari Pemprov DKI. Namun, bagi Saunah, yang terpenting sampah itu dapat diolah sehingga tidak menimbulkan bau menyengat.

Kepala Suku Dinas Kebersihan Jakarta Pusat Marsigit melihat mendesaknya penyediaan tempat untuk pengelolaan sampah di tingkat kota. Sebab, pembuangan sampah ke Bantar Gebang tak lagi ideal. ”Perjalanan pergi-pulang saja makan waktu 6 jam,” ucapnya.

Meski demikian, tempat pengelolaan sampah tingkat kota ini membutuhkan lahan yang tidak sedikit, yakni 2.000-3.000 meter persegi.

Sementara Kepala Seksi Pembinaan Usaha Kebersihan Dinas Kebersihan DKI Jakarta Sena Saputra mengatakan, bank sampah merupakan salah satu solusi mengatasi volume sampah yang berlimpah di DKI Jakarta. Saat ini, Ibu Kota baru memiliki 135 unit bank sampah. Idealnya, bank sampah ada di masing-masing rukun warga. (ILO/ART/DNA)