"Rumah susun (rusun) juga bangunannya tidak baik bocor dimana-mana, di Rusun Tambora itu 18 lantai tapi setengahnya sumbangan swasta. Kalau mengandalkan Dinas Perumahan kemarin, mereka takut lelang, spec (spesifikasi) enggak siap, selalu bilang tahun depan (baru bisa dibangun), masih ada oknum juga yang minta komisi 10-30 persen," kata Basuki, saat menghadiri peresmian gedung teknologi pengolahan lumpur AETRA, di Pulogadung, Jakarta Timur, Selasa (12/5/2015).
"Saya sama pak Jokowi kalau bukan karena memaksa pengembang, hampir enggak ada program yang diresmikan. Bisa dibilang setengah pembangunan di Jakarta sekarang ini hasil 'nginjek' pengembang," ucap Basuki.
Menurut dia, masih banyak pihak swasta yang belum menyerahkan kewajiban fasos fasum. Sehingga, daripada menunggu kinerja SKPD dan UKPD yang lama, ia lebih baik "menodong" pihak swasta untuk segera memenuhi kewajiban mereka.
Fasos fasum dan corporate social responsibility (CSR) swasta ada yang berbentuk pembangunan rusun, pembangunan taman, pemberian unit bus transjakarta, dan lain-lain. Sebetulnya, lanjut Basuki, Pemprov DKI memiliki uang yang banyak. Tahun ini saja, APBD 2015 totalnya Rp 69,286 triliun. Namun, mereka tidak bisa mempergunakan anggaran itu dengan baik.
"Di Jakarta ini orang-orangnya lebih pintar dari saya tapi pura-pura bodoh dan kerennya lagi mereka itu luar biasa santun kalau di depan saya. Tapi beli tanah enggak dikerjain, pembangunan sheetpile (dinding turap) enggak pernah beres, urut dada saja saya, sabar sabar. Jadi saya kira 2,5 tahun ini tanpa swasta kami tidak bisa (membangun Jakarta)," kata Basuki.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.