Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Panitia Seleksi Jabatan Minta Ahok Tak Buru-buru Pecat Pejabat

Kompas.com - 27/06/2015, 12:31 WIB
Kurnia Sari Aziza

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Panitia seleksi jabatan terbuka, Nirwono Joga, meminta Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama tidak terburu-buru merombak atau memecat pejabat eselon II. Meski proses seleksi sudah selesai dan DKI telah mengantongi 30 calon pejabat eselon II, pengamat perkotaan itu mengimbau Basuki untuk melantik pejabat baru seusai hari raya Idul Fitri.

Padahal, di sisi lain, Basuki mengungkapkan keinginannya untuk mempercepat perombakan pejabat pada bulan Ramadhan ini.

"Misalnya, kalau Gubernur mau ganti pejabat Dishub, kalau diganti pas bulan Ramadhan ini ya penanganan hari raya Idul Fitri jadi berantakan. Otomatis komando penanganan arus mudik dan balik di lapangan ganti koordinasi," kata Nirwono, saat dihubungi, Sabtu (27/6/2015). 

Selain Dinas Perhubungan, masih banyak satuan kerja perangkat daerah (SKPD) lain yang berhubungan dengan hari raya Idul Fitri. [Baca: Ahok Ingin Secepatnya Pecat Pejabat Eselon II]

Contohnya ialah Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) DKI untuk pendataan kependudukan (pendatang) serta Dinas Sosial dalam mengurusi penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS).

Dia juga mengkritik kebijakan Basuki yang melakukan evaluasi pejabat dengan waktu yang singkat, yakni pada 3-6 bulan. Padahal, idealnya penilaian pejabat dilakukan selama satu tahun.

"Pejabat kan butuh waktu beradaptasi dan menggunakan anggaran yang dirancang. Kinerja sekarang juga diawasi inspektorat setiap tiga bulan," kata akademisi Universitas Trisakti itu. 

Sebelumnya, Ahok, sapaan Basuki, menegaskan, perombakan pejabat eselon II dilaksanakan pada bulan suci Ramadhan ini. Basuki mengaku sudah tidak sabar mengganti pejabat eselon II setingkat kepala dinas, kepala biro, kepala badan, dan wali kota yang berkinerja lambat.

"Bulan puasa ini pokoknya secepatnya. Aku sudah kebayang kok nama-namanya. Aku mau ganti orang yang lebih cepat kerjanya," kata Basuki.

Beredar kabar enam pejabat yang akan diganti Basuki antara lain pejabat di Dinas Perhubungan dan Transportasi, Dinas Kebersihan DKI, Dinas Pertamanan dan Pemakaman DKI, Dinas Tata Air, dan pejabat di Jakarta Selatan. [Baca: Beredar Kabar Ahok Bakal Pecat Enam Pejabat Eselon II Ini]

Pemprov DKI Jakarta sebelumnya melakukan seleksi terbuka dan akhirnya mendapatkan sebanyak 30 pejabat eselon III yang dijadikan "stok" pengganti pejabat eselon II.

Pejabat-pejabat yang termasuk dalam "stok" itu akan dipilih ketika Basuki ingin merombak pejabat eselon II.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Pedagang Pigura di Bekasi Bakal Jual 1.000 Pasang Foto Prabowo-Gibran

Pedagang Pigura di Bekasi Bakal Jual 1.000 Pasang Foto Prabowo-Gibran

Megapolitan
Ketika Pemprov DKI Seolah Tak Percaya Ada Perkampungan Kumuh Dekat Istana Negara

Ketika Pemprov DKI Seolah Tak Percaya Ada Perkampungan Kumuh Dekat Istana Negara

Megapolitan
Pedagang Pigura di Bekasi Patok Harga Foto Prabowo-Gibran mulai Rp 150.000

Pedagang Pigura di Bekasi Patok Harga Foto Prabowo-Gibran mulai Rp 150.000

Megapolitan
Upaya PKS Lanjutkan Hegemoni Kemenangan 5 Periode Berturut-turut pada Pilkada Depok

Upaya PKS Lanjutkan Hegemoni Kemenangan 5 Periode Berturut-turut pada Pilkada Depok

Megapolitan
PKS Bakal Gaet Suara Anak Muda untuk Bisa Menang Lagi pada Pilkada Depok 2024

PKS Bakal Gaet Suara Anak Muda untuk Bisa Menang Lagi pada Pilkada Depok 2024

Megapolitan
Golkar: Elektabilitas Bukan Jadi Indikator Utama untuk Pilih Cagub DKI

Golkar: Elektabilitas Bukan Jadi Indikator Utama untuk Pilih Cagub DKI

Megapolitan
Polisi Periksa 13 Saksi dalam Kasus Anggota Polisi yang Tembak Kepalanya Sendiri

Polisi Periksa 13 Saksi dalam Kasus Anggota Polisi yang Tembak Kepalanya Sendiri

Megapolitan
Nestapa Agus, Tak Dapat Bantuan Pemerintah dan Hanya Andalkan Uang Rp 100.000 untuk Hidup Sebulan

Nestapa Agus, Tak Dapat Bantuan Pemerintah dan Hanya Andalkan Uang Rp 100.000 untuk Hidup Sebulan

Megapolitan
Ogah Bayar Rp 5.000, Preman di Jatinegara Rusak Gerobak Tukang Bubur

Ogah Bayar Rp 5.000, Preman di Jatinegara Rusak Gerobak Tukang Bubur

Megapolitan
Kapolres Jaksel: Brigadir RAT Diduga Bunuh Diri karena Ada Masalah Pribadi

Kapolres Jaksel: Brigadir RAT Diduga Bunuh Diri karena Ada Masalah Pribadi

Megapolitan
Polisi: Mobil Alphard yang Digunakan Brigadir RAT Saat Bunuh Diri Milik Kerabatnya

Polisi: Mobil Alphard yang Digunakan Brigadir RAT Saat Bunuh Diri Milik Kerabatnya

Megapolitan
Prakiraan Cuaca Jakarta Hari Ini Sabtu 27 April 2024, dan Besok: Siang ini Hujan Ringan

Prakiraan Cuaca Jakarta Hari Ini Sabtu 27 April 2024, dan Besok: Siang ini Hujan Ringan

Megapolitan
[POPULER JABODETABEK] Warga yang 'Numpang' KTP Jakarta Protes NIK-nya Dinonaktifkan | Polisi Sita Senpi dan Alat Seks dari Pria yang Cekoki Remaja hingga Tewas

[POPULER JABODETABEK] Warga yang "Numpang" KTP Jakarta Protes NIK-nya Dinonaktifkan | Polisi Sita Senpi dan Alat Seks dari Pria yang Cekoki Remaja hingga Tewas

Megapolitan
Harga Bawang Merah Melonjak, Pemprov DKI Bakal Gelar Pangan Murah

Harga Bawang Merah Melonjak, Pemprov DKI Bakal Gelar Pangan Murah

Megapolitan
Pemprov DKI Diminta Lindungi Pengusaha Warung Madura Terkait Adanya Permintaan Pembatasan Jam Operasional

Pemprov DKI Diminta Lindungi Pengusaha Warung Madura Terkait Adanya Permintaan Pembatasan Jam Operasional

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com