Pengamat: Tokyo Lebih Padat dari Jakarta, tetapi Masih Jadi Kota Layak Huni

Hal itu dikatakan pengamat perkotaan dari Universitas Trisakti, Nirwono Joga, kepada Kompas.com, Selasa (21/7/2015). Menurut dia, dibandingkan kota-kota besar yang luasnya setara dengan Jakarta di negara lain, daya tampung Jakarta terbilang lebih rendah.

Menurut Joga, Jakarta seharusnya sudah melangkah jauh menjadi kota kelas dunia. Artinya standar pelayanan minimum Jakarta seharusnya bisa setara dengan Tokyo, London, New York, dan Paris.

“Kenapa? Kalau dibandingkan dengan jumlah penduduk, Jakarta belum apa-apa. Pada jam sibuk jumlah penduduk Jakarta 12 juta jiwa, sedangkan Tokyo dan New York bisa sampai 21 juta jiwa. Jadi kalau dengan ukuran kota yang sama, jumlah penduduk mereka bisa dua kali lipat dan mereka bisa sukses dan berkembang,” kata Joga.

Joga tidak sependapat dengan Wakil Ketua DPRD Triwisaksana yang menyebut kepadatan penduduk DKI Jakarta jauh lebih tinggi dibanding Singapura dan Kuala Lumpur. [Baca: "Jakarta Sedang Kepayahan dalam Menampung Hidup 10 Juta Warganya"]

Sani, panggilan Triwisaksana mengatakan kepadatan penduduk Jakarta saat ini 20.000 jiwa per kilometer persegi, sementara Singapura dan Kuala Lumpur hanya 5.000 jiwa per kilometer persegi.

“Enggak apple to apple kalau dibandingkan dengan Singapura. Kita kalau mau, membandingkan dengan Tokyo, London, New York. Dengan kepadatan yang lebih tinggi, bahkan dua kali lipat Jakarta, nyatanya mereka bisa survive dan menjadi kota layak huni tingkat dunia,” ucap Joga.

Lebih lanjut dia mengatakan, di sinilah perlunya Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melakukan terobosan-terobosan agar kapasitas kotanya mampu kelas dunia.

“Contoh, Pemerintah DKI berani tidak mulai sekarang melarang pertumbuhan rumah horizontal? Jadi semua bangunan harus berani vertikal,” sambung Joga.

Dengan pembangunan hunian vertikal, artinya daya tampung lahan perkotaan semakin optimal.

Selain soal hunian, Pemprov DKI Jakarta dinilai juga harus meningkatkan jaringan transportasi massal serta infrastruktur jalan.

“Tidak ada jalan lain. Dalam RT/RW Jakarta sudah menjelaskan solusinya ada dua. Satu, mengembangkan kawasan terpadu. Kedua, mendorong permukiman 20 tahun ke depan menuju hunian vertikal,” terang Joga.

Jika pemerintah provinsi DKI Jakarta bisa konsisten dengan rencana tata ruang wilayah seperti itu, Joga yakin pendatang baru yang berduyun-duyun memasuki Jakarta tidak akan menjadi masalah.