Pelaku Pemotongan Gaji Kuasai Kartu ATM Milik Pekerja Harian Lepas

Di Jakarta Utara (Jakut), seorang PHL di wilayah Sunter, Tanjung Priok, TI (54), mengaku memberikan uang Rp 100.000 kepada pengawas PHL berinisial MU (49). Hal itu dilakukan setiap bulan dan telah berlangsung beberapa lama. Atas kejadian itu, MU diberhentikan dari pekerjaannya sejak Selasa (1/9/2015).

Kepala Suku Dinas Kebersihan Jakarta Utara Bondan Diah Ekowaty menyampaikan, pengawas tersebut tak hanya dipecat, tetapi juga dilaporkan untuk dugaan tindakan pungutan liar. "Keduanya telah kami mintai keterangan. Pelaku mengakui kalau menerima uang dari korban, tetapi menyatakan tidak meminta. Apa pun itu, kami bertindak tegas," ucap Bondan, Rabu.

Adanya pungutan tersebut, ujar Bondan, merupakan kebiasaan PHL saat dulu masih berstatus swasta. Hal itu lalu berlanjut setelah mereka berada di bawah kontrol Sudin Kebersihan Jakut. Meski demikian, baru ditemukan satu kasus semacam ini.

"Puluhan PHL lainnya telah kami mintai keterangan dan mereka mengaku tak ada yang dimintai pungutan. Belum ada keterlibatan orang lain sehingga kami akan tetap kawal hal ini. Kami juga telah membuat pakta integritas agar kejadian sama tidak berulang," ucap Bondan.

Di Jakut terdapat 1.795 PHL. Mereka tersebar di enam kecamatan dan bertugas di sejumlah ruas jalan utama. Para PHL yang digaji Rp 2,7 juta per bulan ini bertugas menyapu jalan dan membersihkan lingkungan.

Warjo (50), salah seorang PHL di Sunter, mengatakan, sejauh ini dia tak pernah dimintai pungutan atau memberikan uang kepada sejumlah pengawas, apalagi gaji yang diterima langsung masuk melalui rekening sendiri.

"Saya kerja aman-aman saja. Kalaupun ada yang memberi, itu mungkin karena mereka ingin memberi saja, bukan karena ditarifin," ujarnya.

Petugas lain, Turyasih (45), mengutarakan hal sama. Pekerja yang telah melakoni pekerjaan sebagai PHL selama dua tahun itu tidak mendapat arahan untuk memberikan uang kepada pengawas.

"Tetapi, tadi kami semua sudah dipanggil menindaklanjuti hal itu. Kami juga menandatangani surat integritas (pakta integritas). Tetapi, kami tak tahu apa-apa, sejauh ini baik-baik saja," ucapnya.

Dugaan pemotongan upah tenaga PHL juga muncul di Suku Dinas Pertamanan Jakarta Timur (Jaktim). Kepala Sudin Pertamanan Jaktim Mimi Rahmiati mengaku, problem pemotongan itu terjadi lantaran iklim kerja yang dibina pihak ketiga selaku pengelola PHL Sudin Pertamanan Jaktim hingga tahun lalu masih bertahan hingga tahun ini. "Orang-orang dari pihak ketiga itu juga masih bekerja sebagai PHL di Sudin Pertamanan Jaktim," ujar Mimi.

April lalu, ujar Mimi, hal itu sudah diselesaikan dengan menyeleksi ulang tenaga PHL di Sudin Pertamanan Jaktim. Mimi menjamin sekarang tak ada lagi pemotongan upah untuk PHL.

Meski demikian, Mimi mengakui, dirinya mengajukan pengunduran diri dari jabatannya sebagai Kepala Sudin Pertamanan Jaktim. Dia mengaku tak cerdas dalam menjalankan tugasnya. "Saya bodoh, makanya saya mundur," ucapnya.

Mimi juga enggan menyebutkan jumlah tenaga PHL yang dipekerjakan sebelum dan sesudah evaluasi tenaga PHL pada April lalu.

Penyelidikan polisi