Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pemprov DKI Uji Coba Penggunaan Kendaraan DInas BBG

Kompas.com - 30/09/2015, 15:34 WIB
Alsadad Rudi

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berupaya agar ke depannnya seluruh kendaraan dinas dapat menggunakan bahan bakar gas (BBG). Tidak hanya kendaraan dinas untuk operasional, tetapi juga kendaraan dinas untuk pejabat.

Hal itu disampaikan Kepala Dinas Perhubungan dan Transportasi Andri Yansyah usai acara penandatanganan penyerahan delapan unit mobil prototype compressed natural gas (CNG) dari PT Toyota Motor Manufacturing Indonesia ke Pemprov DKI Jakarta di Balai Kota, Rabu (30/9/2015).

Penyerahan mobil tersebut adalah dalam rangka studi kelayakan CNG yang dilakukan Dewan Energi Nasional.

"Seumpama aman, nyaman, dan murah kenapa enggak. Bisa diaplikasikan juga di kendaraan-kendaraan dinas pemerintah," kata Andri.

Menurut Andri, delapan unit mobil prototype CNG dari Toyota rencananya akan digunakan sejumlah instansi yang ditunjuk. "Dilihat dari efektivitasnya, nyaman enggak, aman enggak. Percobaan dulu," ujar dia.

Bila nantinya dirasa nyaman, Andri menyebut kemungkinan besar akan ada tindak lanjut menuju ke arah pengadaan mobil CNG untuk penggunaan kendaraan dinas.

"Seumpama kita menerapkan kendaraan-kendaraan kita pakai gas, maka kita harus mikirkan SPBG-nya juga. Itu bisa dikaji lagi," ucap dia.

Dalam kesempatan yang sama, Vice President Director PT‎ PT Toyota Motor Manufacturing Indonesia Warih Andang Tjahjono mengatakan bahwa mobil prototype CNG yang mereka produksi memiliki banyak keunggulan, seperti penggunaan teknologi bio full system dan emisi CNG yang mencapai level EURO 4.

Menurut dia, penggunaan bio full system memungkinkan kendaraan menggunakan bahan bakar gas dan premium secara bergantian.

Sedangkan emisi CNG yang mencapai level EURO 4 membuat kendaraan lebih ramah lingkungan dan harganya lebih terjangkau.

"‎‎Emisi CNG level EURO 4 juga tidak terlalu tinggi seperti hybrid, tetapi kita sudah bisa memberi manfaat yang besar untuk lingkungan. Harganya juga lebih murah ketimbang premium, sehingga akan cocok diterapkan untuk angkutan umum," kata Warih.

 

 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Kasus Kriminal di Depok Naik, dari Pencurian Guling hingga Bocah SMP Dibegal

Kasus Kriminal di Depok Naik, dari Pencurian Guling hingga Bocah SMP Dibegal

Megapolitan
Pemprov DKI Bakal Bangun 2 SPKL Tahun Ini, Salah Satunya di Balai Kota

Pemprov DKI Bakal Bangun 2 SPKL Tahun Ini, Salah Satunya di Balai Kota

Megapolitan
Pedagang Pigura di Bekasi Bakal Jual 1.000 Pasang Foto Prabowo-Gibran

Pedagang Pigura di Bekasi Bakal Jual 1.000 Pasang Foto Prabowo-Gibran

Megapolitan
Ketika Pemprov DKI Seolah Tak Percaya Ada Perkampungan Kumuh Dekat Istana Negara...

Ketika Pemprov DKI Seolah Tak Percaya Ada Perkampungan Kumuh Dekat Istana Negara...

Megapolitan
Pedagang Pigura di Bekasi Patok Harga Foto Prabowo-Gibran mulai Rp 150.000

Pedagang Pigura di Bekasi Patok Harga Foto Prabowo-Gibran mulai Rp 150.000

Megapolitan
Upaya PKS Lanjutkan Hegemoni Kemenangan 5 Periode Berturut-turut pada Pilkada Depok

Upaya PKS Lanjutkan Hegemoni Kemenangan 5 Periode Berturut-turut pada Pilkada Depok

Megapolitan
PKS Bakal Gaet Suara Anak Muda untuk Bisa Menang Lagi pada Pilkada Depok 2024

PKS Bakal Gaet Suara Anak Muda untuk Bisa Menang Lagi pada Pilkada Depok 2024

Megapolitan
Golkar: Elektabilitas Bukan Jadi Indikator Utama untuk Pilih Cagub DKI

Golkar: Elektabilitas Bukan Jadi Indikator Utama untuk Pilih Cagub DKI

Megapolitan
Polisi Periksa 13 Saksi dalam Kasus Anggota Polisi yang Tembak Kepalanya Sendiri

Polisi Periksa 13 Saksi dalam Kasus Anggota Polisi yang Tembak Kepalanya Sendiri

Megapolitan
Nestapa Agus, Tak Dapat Bantuan Pemerintah dan Hanya Andalkan Uang Rp 100.000 untuk Hidup Sebulan

Nestapa Agus, Tak Dapat Bantuan Pemerintah dan Hanya Andalkan Uang Rp 100.000 untuk Hidup Sebulan

Megapolitan
Ogah Bayar Rp 5.000, Preman di Jatinegara Rusak Gerobak Tukang Bubur

Ogah Bayar Rp 5.000, Preman di Jatinegara Rusak Gerobak Tukang Bubur

Megapolitan
Kapolres Jaksel: Brigadir RAT Diduga Bunuh Diri karena Ada Masalah Pribadi

Kapolres Jaksel: Brigadir RAT Diduga Bunuh Diri karena Ada Masalah Pribadi

Megapolitan
Polisi: Mobil Alphard yang Digunakan Brigadir RAT Saat Bunuh Diri Milik Kerabatnya

Polisi: Mobil Alphard yang Digunakan Brigadir RAT Saat Bunuh Diri Milik Kerabatnya

Megapolitan
Prakiraan Cuaca Jakarta Hari Ini Sabtu 27 April 2024, dan Besok: Siang ini Hujan Ringan

Prakiraan Cuaca Jakarta Hari Ini Sabtu 27 April 2024, dan Besok: Siang ini Hujan Ringan

Megapolitan
[POPULER JABODETABEK] Warga yang 'Numpang' KTP Jakarta Protes NIK-nya Dinonaktifkan | Polisi Sita Senpi dan Alat Seks dari Pria yang Cekoki Remaja hingga Tewas

[POPULER JABODETABEK] Warga yang "Numpang" KTP Jakarta Protes NIK-nya Dinonaktifkan | Polisi Sita Senpi dan Alat Seks dari Pria yang Cekoki Remaja hingga Tewas

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com