Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

"Komentar Miring dari Pak Ahok Kami Tanggapi dengan Senyuman"

Kompas.com - 12/10/2015, 08:52 WIB
Jessi Carina

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Wakil Ketua DPRD DKI Triwisaksana memastikan bahwa ketatnya pembahasan Kebijakan Umum Anggaran dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA-PPAS) 2016 beralasan politis. Untuk memastikannya, kata Sani (sapaan Triwisaksana), anggota Dewan juga sudah mengundang Kemendagri untuk berkonsultasi.

"Untungnya, beberapa kali DPRD mengundang Kemendagri untuk konsultasi soal pembahasan ini. Alhamdulillah sejauh ini Kemendagri masih menilai pembahasan KUA-PPAS 2016 masih on the track," ujar Sani ketika dihubungi, Senin (12/10/2015).

Sani mengatakan, pembahasan KUA-PPAS 2016 memang berbeda dengan sebelumnya. Sebab, Kemendagri telah mengeluarkan format KUA-PPAS yang baru. Dalam format baru tersebut, setiap anggaran memang sudah harus langsung terperinci. Hal itulah yang membuat proses pembahasan menjadi ketat dan memakan waktu lama.

Mengenai nilai anggaran yang diturunkan, kata Sani, hal itu bertujuan agar Pemerintah Provinsi DKI mampu mencapai targetnya. Selama ini, pendapatan daerah yang ditargetkan begitu tinggi dan tidak pernah bisa dicapai oleh Pemprov DKI. Padahal, berdasarkan pendapatan itu, belanja daerah dilakukan.

Jika target pendapatan tidak terpenuhi, otomatis Pemprov DKI tidak memiliki anggaran yang cukup untuk menjalankan semua programnya. Akhirnya, penyerapan tidak maksimal.

Sani mengatakan, ketatnya proses pembahasan serta turunnya nilai anggaran sama sekali tidak bertujuan politis seperti yang disebut Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama. Bahkan, semua hal itu demi membantu Pemprov DKI agar bisa optimal dan terencana dalam menggunakan anggaran pada tahun mendatang.

"Makanya, kalau komentar miring dari Pak Ahok kami tanggapi dengan senyuman dan kerja terus saja. Kita sepakat biar publik dan Kemendagri saja yang menilai pembahasan anggaran di DKI," ujar Sani.

Sebelumnya, Ahok menengarai banyak anggota DPRD yang tidak suka dengan langkahnya mengungkap adanya anggaran siluman di dalam RAPBD 2015 sehingga pembahasan APBD 2016 dibuat lebih ketat. Semua anggaran yang diusulkan pada KUA-PPAS 2016 dibuat dengan detail harga satuan.

DPRD mengawal ketat semua anggaran dan menurunkan semua nilai anggaran di dalam KUA-PPAS 2016.

"Kenapa? Mungkin takut saya terlalu berhasil pada tahun 2016 karena mau pemilihan (pilkada) lagi tahun 2017. Enggak apa-apa, saya mah santai saja gitu, lho. Yang penting ini semua dilakukan secara transparan. Masyarakat bisa mengikuti apa yang terjadi gitu lho," kata Ahok.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Berkoordinasi dengan Polda Jabar, Polda Metro Jaya Bantu Buru 3 DPO Pembunuh Vina

Berkoordinasi dengan Polda Jabar, Polda Metro Jaya Bantu Buru 3 DPO Pembunuh Vina

Megapolitan
Pria di Kali Sodong Dibunuh 'Debt Collector' Gadungan karena Tolak Serahkan Motor

Pria di Kali Sodong Dibunuh "Debt Collector" Gadungan karena Tolak Serahkan Motor

Megapolitan
KPU DKI Verifikasi Dokumen Dukungan Bacagub Independen Dharma Pongrekun hingga 29 Mei

KPU DKI Verifikasi Dokumen Dukungan Bacagub Independen Dharma Pongrekun hingga 29 Mei

Megapolitan
PPK GBK Ungkap Riwayat Kepemilikan Tanah Tempat Berdirinya Hotel Sultan

PPK GBK Ungkap Riwayat Kepemilikan Tanah Tempat Berdirinya Hotel Sultan

Megapolitan
Perubahan Jadwal KRL, Transjakarta, MRT, dan LRT Saat Pencanangan HUT Ke-497 Jakarta 19 Mei

Perubahan Jadwal KRL, Transjakarta, MRT, dan LRT Saat Pencanangan HUT Ke-497 Jakarta 19 Mei

Megapolitan
Epy Kusnandar Isap Ganja di Atas Pohon pada Waktu Subuh

Epy Kusnandar Isap Ganja di Atas Pohon pada Waktu Subuh

Megapolitan
'Bullying' Siswi SMP di Bogor Diduga karena Rebutan Cowok

"Bullying" Siswi SMP di Bogor Diduga karena Rebutan Cowok

Megapolitan
KDRT dan Terlibat Kasus Penistaan Agama, Pejabat Kemenhub Dibebastugaskan

KDRT dan Terlibat Kasus Penistaan Agama, Pejabat Kemenhub Dibebastugaskan

Megapolitan
Mayat di Kali Sodong Ternyata Korban Perampokan dan Pembunuhan, Polisi Tangkap Pelakunya

Mayat di Kali Sodong Ternyata Korban Perampokan dan Pembunuhan, Polisi Tangkap Pelakunya

Megapolitan
Ini Rekayasa Lalu Lintas di Bundaran HI Saat Pencanangan HUT Ke-497 Jakarta pada 19 Mei

Ini Rekayasa Lalu Lintas di Bundaran HI Saat Pencanangan HUT Ke-497 Jakarta pada 19 Mei

Megapolitan
Epy Kusnandar Direhabilitasi sedangkan Yogi Gamblez Ditahan, Ini Alasan Polisi

Epy Kusnandar Direhabilitasi sedangkan Yogi Gamblez Ditahan, Ini Alasan Polisi

Megapolitan
Sidang Konflik Lahan, Hakim Periksa Langsung Objek Perkara di Hotel Sultan

Sidang Konflik Lahan, Hakim Periksa Langsung Objek Perkara di Hotel Sultan

Megapolitan
Dishub DKI Imbau Pengelola Minimarket Ajukan Izin Perparkiran

Dishub DKI Imbau Pengelola Minimarket Ajukan Izin Perparkiran

Megapolitan
Polres Bogor Buat Aplikasi 'SKCK Goes To School' untuk Cegah Kenakalan Remaja, Apa Isinya?

Polres Bogor Buat Aplikasi "SKCK Goes To School" untuk Cegah Kenakalan Remaja, Apa Isinya?

Megapolitan
Depresi, Epy Kusnandar Tak Dihadirkan dalam Konferensi Pers Kasus Narkobanya

Depresi, Epy Kusnandar Tak Dihadirkan dalam Konferensi Pers Kasus Narkobanya

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com