Bakesbangpol DKI: Kita Mau Tes, 60 Desibel Itu kayak Apa Sih?

Menurut dia, penentuan 60 desibel sebagai batas maksimal intensitas suara dalam unjuk rasa tersebut mengacu pada Keputusan Gubernur Nomor 551 Tahun 2001 tentang Penetapan Baku Mutu Tingkat Kebisingan di Jakarta.

Berdasarkan keputusan gubernur tersebut, tingkat kebisingan di ruang terbuka hijau hanya 60 desibel.

"Nah, ini yang kami ambil. Kami ini tidak mengada-ada, tetapi ada dasarnya. Jangan ada persepsi kami ngawur," ujar Rationo ketika dihubungi, Rabu (11/11/2015).

Meski demikian, Rationo menyadari bahwa aturan ini tak mungkin dipatuhi para pengunjuk rasa. Sebab, menurut dia, penggunaan sound system dalam unjuk rasa cenderung menghasilkan intensitas suara lebih dari 60 desibel.

"Sekuat-kuatnya suara manusia, kalau enggak pakai sound system, enggak bisa mencapai 60 desibel," ujar dia.

Untuk memastikan ucapannya, Rationo berencana untuk mengukur intensitas suara yang bisa diterapkan dalam aksi demo. Dia akan menguji sekeras apa suara 60 desibel itu di Balai Kota DKI.

Hasilnya bisa saja digunakan untuk melengkapi pergub unjuk rasa yang hingga kini belum resmi ditetapkan. (Baca: Menurut Ahok, Pengeras Suara Unjuk Rasa Akan Tetap Dibatasi)

"Makanya hari Jumat nanti mau kita tes, 60 desibel itu kayak apa sih. Nanti kami pinjam alatnya dari BPLHD (Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah)," ujar Rationo.

Dalam rapat bersama Komisi A kemarin, Ketua Konfederasi Pergerakan Rakyat Indonesia DKI Jakarta Rio Ayudhia Putra menilai, pembatasan tingkat kebisingan pengeras suara unjuk rasa sebesar 60 desibel tidak masuk akal.

Ia melontarkan pernyataan itu untuk menanggapi Peraturan Gubernur Nomor 228 tentang Pengendalian Pelaksanaan Penyampaian Pendapat di Muka Umum pada Ruang Terbuka. Pergub ini membatasi pengeras suara unjuk rasa maksimal 60 desibel. (Baca: "60 Desibel Itu seperti Orang 'Ngobrol', Bagaimana Mau Demo?")