Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Lagi Bahas RAPBD DKI 2016, "E-budgeting" Malah Terkunci

Kompas.com - 22/12/2015, 14:32 WIB
Alsadad Rudi

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Saat rapat kerja antara Komisi A DRPD DKI dan satuan kerja perangkat daerah (SKPD) bidang pemerintahan guna membahas rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah (RAPBD) di Gedung DPRD DKI, Selasa (22/12/2015), e-budgeting terkunci.

Terkuncinya e-budgeting ini membuat DPRD gagal mengajukan penambahan anggaran untuk kegiatan BeritaJakarta tahun depan.

Kejadian bermula saat Sekretaris Komisi A Syarif mengusulkan penambahan anggaran Berita Jakarta dari Rp 2,2 miliar menjadi Rp 5,6 miliar. Usulan ini mendapat dukungan dari Kepala Dinas Kominfomas I'i Karunia.

BeritaJakarta merupakan media kehumasan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang berada di bawah wewenang Dinas Kominfomas.

Namun, saat Syarif memerintahkan agar dilakukan penambahan anggaran, kata kunci untuk membuka e-budgeting tidak dapat terbuka. Alhasil, usulan penambahan anggaran pun batal.

Usai rapat, Syarif mengatakan, tujuannnya mengajukan penambahan anggaran untuk BeritaJakarta adalah agar tidak ada pemangkasan karyawan di media tersebut.

Menurut dia, anggaran Rp 5,6 miliar untuk Berita Jakarta pada tahun depan sudah ideal.

"Saya kalau pengadaan barang dan jasa dipangkas enggak masalah, asal jangan honor orang, penghasilan orang," ujar dia.

Menurut Syarif, pada awalnya anggaran untuk BeritaJakarta adalah Rp 5,6 miliar. Namun, saat pembahasan di tingkat Badan Anggaran, salah satu anggota Banggar, Bestari Barus mengajukan pemotongan anggaran BeritaJakarta hingga hanya tersisa Rp 400 juta.

"Gila tuh Bestari, Rp 400 juta buat apaan? Gue sempat marahin dia, le keterlauan le," ujar Syarif.

Setelah itu, anggaran BeritaJakarta kembali dinaikkan. Tetapi besarannya tidak sama seperti saat di awal, melainkan hanya Rp 2,2 miliar.

"Kalau mau mangkas pembelian barang dan jasa, silakan deh. Asal jangan honor orang," kata dia.

Rapat kerja antara Komisi A DRPD DKI Jakarta dan SKPD bidang pemerintahan merupakan tahap akhir dalam penyusunan RAPBD 2016.

Selain Komisi A, komisi-komisi lainnya yang ada di DPRD juga melakukan kegiatan serupa.

Setelah selesai dibahas di tingkat komisi, RAPBD akan disahkan menjadi APBD dalam sebuah sidang paripurna, untuk kemudian dikirimkan ke Kementerian Dalam Negeri.

Syarif mengaku tidak tahu apakah masih ada kesempatan untuk menambah anggaran untuk BeritaJakarta.

Sebab, sidang paripurna pengesahan RAPBD menjadi APBD kemungkinan besar akan dilakukan pada Rabu besok. "Paripurna kayaknya besok," ujar dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Kasus Kriminal di Depok Naik, dari Pencurian Guling hingga Bocah SMP Dibegal

Kasus Kriminal di Depok Naik, dari Pencurian Guling hingga Bocah SMP Dibegal

Megapolitan
Pemprov DKI Bakal Bangun 2 SPKL Tahun Ini, Salah Satunya di Balai Kota

Pemprov DKI Bakal Bangun 2 SPKL Tahun Ini, Salah Satunya di Balai Kota

Megapolitan
Pedagang Pigura di Bekasi Bakal Jual 1.000 Pasang Foto Prabowo-Gibran

Pedagang Pigura di Bekasi Bakal Jual 1.000 Pasang Foto Prabowo-Gibran

Megapolitan
Ketika Pemprov DKI Seolah Tak Percaya Ada Perkampungan Kumuh Dekat Istana Negara...

Ketika Pemprov DKI Seolah Tak Percaya Ada Perkampungan Kumuh Dekat Istana Negara...

Megapolitan
Pedagang Pigura di Bekasi Patok Harga Foto Prabowo-Gibran mulai Rp 150.000

Pedagang Pigura di Bekasi Patok Harga Foto Prabowo-Gibran mulai Rp 150.000

Megapolitan
Upaya PKS Lanjutkan Hegemoni Kemenangan 5 Periode Berturut-turut pada Pilkada Depok

Upaya PKS Lanjutkan Hegemoni Kemenangan 5 Periode Berturut-turut pada Pilkada Depok

Megapolitan
PKS Bakal Gaet Suara Anak Muda untuk Bisa Menang Lagi pada Pilkada Depok 2024

PKS Bakal Gaet Suara Anak Muda untuk Bisa Menang Lagi pada Pilkada Depok 2024

Megapolitan
Golkar: Elektabilitas Bukan Jadi Indikator Utama untuk Pilih Cagub DKI

Golkar: Elektabilitas Bukan Jadi Indikator Utama untuk Pilih Cagub DKI

Megapolitan
Polisi Periksa 13 Saksi dalam Kasus Anggota Polisi yang Tembak Kepalanya Sendiri

Polisi Periksa 13 Saksi dalam Kasus Anggota Polisi yang Tembak Kepalanya Sendiri

Megapolitan
Nestapa Agus, Tak Dapat Bantuan Pemerintah dan Hanya Andalkan Uang Rp 100.000 untuk Hidup Sebulan

Nestapa Agus, Tak Dapat Bantuan Pemerintah dan Hanya Andalkan Uang Rp 100.000 untuk Hidup Sebulan

Megapolitan
Ogah Bayar Rp 5.000, Preman di Jatinegara Rusak Gerobak Tukang Bubur

Ogah Bayar Rp 5.000, Preman di Jatinegara Rusak Gerobak Tukang Bubur

Megapolitan
Kapolres Jaksel: Brigadir RAT Diduga Bunuh Diri karena Ada Masalah Pribadi

Kapolres Jaksel: Brigadir RAT Diduga Bunuh Diri karena Ada Masalah Pribadi

Megapolitan
Polisi: Mobil Alphard yang Digunakan Brigadir RAT Saat Bunuh Diri Milik Kerabatnya

Polisi: Mobil Alphard yang Digunakan Brigadir RAT Saat Bunuh Diri Milik Kerabatnya

Megapolitan
Prakiraan Cuaca Jakarta Hari Ini Sabtu 27 April 2024, dan Besok: Siang ini Hujan Ringan

Prakiraan Cuaca Jakarta Hari Ini Sabtu 27 April 2024, dan Besok: Siang ini Hujan Ringan

Megapolitan
[POPULER JABODETABEK] Warga yang 'Numpang' KTP Jakarta Protes NIK-nya Dinonaktifkan | Polisi Sita Senpi dan Alat Seks dari Pria yang Cekoki Remaja hingga Tewas

[POPULER JABODETABEK] Warga yang "Numpang" KTP Jakarta Protes NIK-nya Dinonaktifkan | Polisi Sita Senpi dan Alat Seks dari Pria yang Cekoki Remaja hingga Tewas

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com