Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Sistem Rupiah Per Kilometer "Paksa" Operator Jaga Kondisi Busnya

Kompas.com - 23/12/2015, 08:43 WIB
Jessi Carina

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Sistem pembayaran operator bus yang terintegrasi dengan transjakarta menggunakan sistem rupiah per kilometer.

Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Agus Prabowo mengatakan sistem tersebut secara tidak langsung memaksa operator untuk memaksa kondisi bus masing-masing.

"Karena apa? Pembayaran dihitung rupiah per kilometer. Jadi seandainya GPS mereka enggak jalan ya enggak dibayar. Makanya operator harus menjaga bus-bus supaya jangan sampai rusak. Nanti rugi sendiri kan," ujar Agus kepada Kompas.com, Rabu (23/12/2015).

Sebab, penghitungan jarak yang dilalui bus tersebut dihitung dengan alat GPS pada bus. Selain bisa memantau jarak, GPS juga bisa memantau bus beroperasi sesuai trayek.

Bus Kopaja yang kini sudah terintegrasi dengan transjakarta memiliki tarif Rp 10.350 per kilometer. Agus mengatakan tarif tersebut sudah dihitung dengan mempertimbangkan struktur harga.

Komponen yang dihitung untuk menentukan tarif tersebut dimulai dari harga bus, biaya perawatan, upah sopir, hingga bahan bakar. Agus mengatakan semua proses kalkulasi tarif sudah berlangsung sejak Juli 2014.

"Perhitungan rumit ada sistemnya. Begitu disepakati, langsung dibayar untung semua," ujar dia.

Mengenai jenis bus yang digunakan, Agus mengatakan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama yang langsung meminta bus berkualitas bagus.

Seperti merk Scania atau Volvo. Layanan bus kopaja terintegrasi transjakarta merupakan hasil kerja sama antara Kopaja dan PT Transportasi Jakarta (Transjakarta).

Layanan bus ini akan difungsikan untuk melayani rute di luar koridor transjakarta. Jenis bus yang digunakan adalah bus ukuran sedang.

Oleh karena tidak lagi menerima setoran dari para sopirnya, pemasukan bagi Kopaja sebagai operator yang mewadahi para sopir nantinya akan didapat dari kontrak rupiah per kilometer yang dibayarkan oleh PT Transjakarta. Besarannya diketahui berjumlah Rp 10.350 per kilometer.

Tarif untuk naik bus kopaja terintegrasi transjakarta sama seperti tarif layanan transjakarta pada umumnya, yakni Rp 3.500.

Proses pembayarannya pun akan dilakukan secara non-tunai. Bus tidak diperbolehkan menaikturunkan penumpang di sembarang tempat.

Penumpang pun hanya diperbolehkan naik dari halte yang disiapkan oleh PT Transjakarta.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Cara Urus NIK DKI yang Dinonaktifkan, Cukup Bawa Surat Keterangan Domisili dari RT

Cara Urus NIK DKI yang Dinonaktifkan, Cukup Bawa Surat Keterangan Domisili dari RT

Megapolitan
Heru Budi Harap Groundbreaking MRT East-West Bisa Terealisasi Agustus 2024

Heru Budi Harap Groundbreaking MRT East-West Bisa Terealisasi Agustus 2024

Megapolitan
Daftar Pencalonan Wali Kota Bekasi, Mochtar Mohamad Mengaku Dipaksa Maju Pilkada 2024

Daftar Pencalonan Wali Kota Bekasi, Mochtar Mohamad Mengaku Dipaksa Maju Pilkada 2024

Megapolitan
Misteri Sosok Mayat Perempuan dalam Koper, Bikin Geger Warga Cikarang

Misteri Sosok Mayat Perempuan dalam Koper, Bikin Geger Warga Cikarang

Megapolitan
Kekejaman Nico Bunuh Teman Kencan di Kamar Kos, Buang Jasad Korban ke Sungai hingga Hanyut ke Pulau Pari

Kekejaman Nico Bunuh Teman Kencan di Kamar Kos, Buang Jasad Korban ke Sungai hingga Hanyut ke Pulau Pari

Megapolitan
Ulah Sindikat Pencuri di Tambora, Gasak 37 Motor dalam 2 Bulan untuk Disewakan

Ulah Sindikat Pencuri di Tambora, Gasak 37 Motor dalam 2 Bulan untuk Disewakan

Megapolitan
Upaya Chandrika Chika dkk Lolos dari Jerat Hukum, Ajukan Rehabilitasi Usai Ditangkap karena Narkoba

Upaya Chandrika Chika dkk Lolos dari Jerat Hukum, Ajukan Rehabilitasi Usai Ditangkap karena Narkoba

Megapolitan
Mochtar Mohamad Ajukan Diri Jadi Calon Wali Kota Bekasi ke PDIP

Mochtar Mohamad Ajukan Diri Jadi Calon Wali Kota Bekasi ke PDIP

Megapolitan
Keluarga Ajukan Rehabilitasi, Chandrika Chika dkk Jalani Asesmen di BNN Jaksel

Keluarga Ajukan Rehabilitasi, Chandrika Chika dkk Jalani Asesmen di BNN Jaksel

Megapolitan
Banyak Warga Protes NIK-nya Dinonaktifkan, padahal 'Numpang' KTP Jakarta

Banyak Warga Protes NIK-nya Dinonaktifkan, padahal "Numpang" KTP Jakarta

Megapolitan
Dekat Istana, Lima dari 11 RT di Tanah Tinggi Masuk Kawasan Kumuh yang Sangat Ekstrem

Dekat Istana, Lima dari 11 RT di Tanah Tinggi Masuk Kawasan Kumuh yang Sangat Ekstrem

Megapolitan
Menelusuri Kampung Kumuh dan Kemiskinan Ekstrem Dekat Istana Negara...

Menelusuri Kampung Kumuh dan Kemiskinan Ekstrem Dekat Istana Negara...

Megapolitan
Keluh Kesah Warga Rusun Muara Baru, Mulai dari Biaya Sewa Naik hingga Sulit Urus Akta Kelahiran

Keluh Kesah Warga Rusun Muara Baru, Mulai dari Biaya Sewa Naik hingga Sulit Urus Akta Kelahiran

Megapolitan
Nasib Malang Anggota TNI di Cilangkap, Tewas Tersambar Petir Saat Berteduh di Bawah Pohon

Nasib Malang Anggota TNI di Cilangkap, Tewas Tersambar Petir Saat Berteduh di Bawah Pohon

Megapolitan
Bursa Cagub DKI Jakarta Kian Ramai, Setelah Ridwan Kamil dan Syahroni, Kini Muncul Ahok hingga Basuki Hadimuljono

Bursa Cagub DKI Jakarta Kian Ramai, Setelah Ridwan Kamil dan Syahroni, Kini Muncul Ahok hingga Basuki Hadimuljono

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com