Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Yusril Bakal Kumpulkan KTP dari Masjid ke Masjid

Kompas.com - 13/03/2016, 07:26 WIB
Alsadad Rudi

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Bakal calon gubernur DKI Jakarta Yusril Ihza Mahendra merencanakan akan mengumpulkan data KTP. Tujuannya untuk bisa maju di pemilihan kepala daerah 2017 melalui jalur independen.

Menurut Yusril, cara pengumpulan data KTP yang ia lakukan nantinya akan dilakukan dengan dua cara, yakni dengan mendatangi rumah-rumah warga dan ke masjid-masjid.

Ia mengaku, tidak akan mengikuti cara relawan pendukung gubernur petahana Basuki Tjahaja Purnama, Teman Ahok, yang mengumpulkan data KTP di mal-mal.

"Yang di mal biarlah jatah Ahok. Saya akan fokus di masjid. Nanti orang yang mau shalat atau ke majelis taklim bisa meluangkan waktunya sebentar," kata Yusril saat berkunjung ke Rumah Adhyaksa Dault, Kalibata, Jakarta Selatan, Sabtu (12/3/2016).

Lewat para relawannya, Yusril nantinya akan memberikan buku dan surat permohonan dukungan yang ia janjikan akan ditandatangani langsung. (baca: Yusril Ingin Bertemu Ahok)

Namun, Yusril belum memastikan kapan pengumpulan data KTP itu akan dimulai. Ia juga belum memastikan siapa yang akan dipilih sebagai pendampingnya untuk disertakan dalam formulir dukungan.

Ia hanya memastikan pola pengumpulan KTP yang dilakukannya tidak akan salah prosedur seperti yang dilakukan relawan Basuki, Teman Ahok. (baca: Pengacara Azis: Ahok Enggak Lama Lagi Diganti Yusril)

"Sebagai orang yang mengingatkan Ahok, tentu saya tidak akan salah," kata mantan Sekretaris Negara itu.

Pengumpulan data KTP yang Yusril akan lakukan merupakan alternatif. Menurut Yusril, sampai saat ini, ia masih berusaha bisa maju melalui jalur partai politik. Sebab, Ketua Umum PBB itu menilai, maju melalui partai politik minim risiko.

"Kalau dapat 700.000 (KTP), itu kan nanti mesti diverifikasi. Kalau satu salah, tidak cuma satu yang dikurangi, tapi kelipatannya. Bisa saja sampai 300. Karena diambil random," papar Yusril.

(baca: Cerita Ahok "Curhat" ke Megawati soal "Ngotot"-nya Teman Ahok)

"Paling rawan kalau ada data KTP yang sama. Jadi selain dukung saya, dia juga dukung Pak Ahok, Pak Adhyaksa juga. Yang seperti itu tentu harus didiskualifikasi semua," kata mantan Menteri Hukum dan Perundang-undangan itu.

"Yang paling aman memang maju melalui partai politik. Partainya minimal punya 22 kursi. Hanya PDIP yang punya 28. Sekarang PDIP sudah tegas akan melawan petahana. Cuma siapa yang akan dimajukan PDIP, sampai sekarang belum tahu," pungkas Yusril.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Berkoordinasi dengan Polda Jabar, Polda Metro Jaya Bantu Buru 3 DPO Pembunuh Vina

Berkoordinasi dengan Polda Jabar, Polda Metro Jaya Bantu Buru 3 DPO Pembunuh Vina

Megapolitan
Pria di Kali Sodong Dibunuh 'Debt Collector' Gadungan karena Tolak Serahkan Motor

Pria di Kali Sodong Dibunuh "Debt Collector" Gadungan karena Tolak Serahkan Motor

Megapolitan
KPU DKI Verifikasi Dokumen Dukungan Bacagub Independen Dharma Pongrekun hingga 29 Mei

KPU DKI Verifikasi Dokumen Dukungan Bacagub Independen Dharma Pongrekun hingga 29 Mei

Megapolitan
PPK GBK Ungkap Riwayat Kepemilikan Tanah Tempat Berdirinya Hotel Sultan

PPK GBK Ungkap Riwayat Kepemilikan Tanah Tempat Berdirinya Hotel Sultan

Megapolitan
Perubahan Jadwal KRL, Transjakarta, MRT, dan LRT Saat Pencanangan HUT Ke-497 Jakarta 19 Mei

Perubahan Jadwal KRL, Transjakarta, MRT, dan LRT Saat Pencanangan HUT Ke-497 Jakarta 19 Mei

Megapolitan
Epy Kusnandar Isap Ganja di Atas Pohon pada Waktu Subuh

Epy Kusnandar Isap Ganja di Atas Pohon pada Waktu Subuh

Megapolitan
'Bullying' Siswi SMP di Bogor Diduga karena Rebutan Cowok

"Bullying" Siswi SMP di Bogor Diduga karena Rebutan Cowok

Megapolitan
KDRT dan Terlibat Kasus Penistaan Agama, Pejabat Kemenhub Dibebastugaskan

KDRT dan Terlibat Kasus Penistaan Agama, Pejabat Kemenhub Dibebastugaskan

Megapolitan
Mayat di Kali Sodong Ternyata Korban Perampokan dan Pembunuhan, Polisi Tangkap Pelakunya

Mayat di Kali Sodong Ternyata Korban Perampokan dan Pembunuhan, Polisi Tangkap Pelakunya

Megapolitan
Ini Rekayasa Lalu Lintas di Bundaran HI Saat Pencanangan HUT Ke-497 Jakarta pada 19 Mei

Ini Rekayasa Lalu Lintas di Bundaran HI Saat Pencanangan HUT Ke-497 Jakarta pada 19 Mei

Megapolitan
Epy Kusnandar Direhabilitasi sedangkan Yogi Gamblez Ditahan, Ini Alasan Polisi

Epy Kusnandar Direhabilitasi sedangkan Yogi Gamblez Ditahan, Ini Alasan Polisi

Megapolitan
Sidang Konflik Lahan, Hakim Periksa Langsung Objek Perkara di Hotel Sultan

Sidang Konflik Lahan, Hakim Periksa Langsung Objek Perkara di Hotel Sultan

Megapolitan
Dishub DKI Imbau Pengelola Minimarket Ajukan Izin Perparkiran

Dishub DKI Imbau Pengelola Minimarket Ajukan Izin Perparkiran

Megapolitan
Polres Bogor Buat Aplikasi 'SKCK Goes To School' untuk Cegah Kenakalan Remaja, Apa Isinya?

Polres Bogor Buat Aplikasi "SKCK Goes To School" untuk Cegah Kenakalan Remaja, Apa Isinya?

Megapolitan
Depresi, Epy Kusnandar Tak Dihadirkan dalam Konferensi Pers Kasus Narkobanya

Depresi, Epy Kusnandar Tak Dihadirkan dalam Konferensi Pers Kasus Narkobanya

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com