Ini Alasan Warga Dadap Menolak Keras SP-2 dari Pemkab Tangerang

TANGERANG, KOMPAS.com - Warga Kampung Baru Dadap, Kosambi, Kabupaten Tangerang, mengungkapkan alasan mereka menolak keras surat peringatan kedua (SP-2) dari Pemerintah Kabupaten Tangerang, Selasa (10/5/2016) kemarin.

Ujung dari penolakan itu adalah bentrokan antara warga dengan aparat gabungan yang terdiri dari Satpol PP, Polri, dan TNI.

Salah satu warga yang juga Ketua Remaja Peduli Dadap, Aldy, menjelaskan apa yang membuat warga bertahan dengan keyakinan mereka itu. Menurut warga, Bupati Tangerang Ahmed Zaki Iskandar memberikan keterangan yang berbeda-beda kepada warga terkait penertiban, dari yang awalnya hanya lokalisasi tapi kini juga ingin menertibkan permukiman.

"Waktu sosialisasi awal bulan Maret kemarin, Bupati kan bilang kalau yang kena gusur itu kafe-kafe lokalisasi Dadap Ceng In saja, sama di kiri-kanan itu 15 sampai 20 meter saja. Buat rumah warga yang kena, akan difasilitasi sementara di rusun. Pas saya tanya, rusunnya di mana, Bupati bilang palingan yang dekat-dekat saja, di Rawa Bokor," kata Aldy saat ditemui Kompas.com, Rabu (11/5/2016).

Setelah mendapat pemaparan tersebut, di pertemuan berikutnya, hal berbeda disampaikan kepada warga.

Hal yang dimaksud adalah warga tidak dipindah ke rusun, tetapi dikontrakkan sebuah rumah yang dibiayai dari dana CSR Pemerintah Kabupaten Tangerang.

Di titik tersebut, warga mulai merasakan ada kejanggalan dalam rencana penertiban itu. Kecurigaan warga terbukti. Belakangan, baru diketahui ternyata kawasan yang ditertibkan tidak hanya lokalisasi.

Hampir semua Kampung Baru Dadap yang letaknya berdekatan dengan lokalisasi Dadap Ceng In menjadi sasaran penertiban. Total warga yang terdampak pun ada 387 kepala keluarga (KK).

"Jadi alasan mau menertibkan lokalisasi itu cuma jadi tameng. Kalau dulu pas sosialisasi bilang mau nertibin lokalisasi, kita dukung. Ini kan lokalisasi sudah tidak ada, tahu-tahu warga yang sudah lama di sini, rakyat kecil, ikut kena juga. Makanya kemarin sampai begitu," tutur Aldy.

Dari catatan Kompas.com, sebelum surat peringatan pertama (SP-1) dilayangkan pada 27 April 2016, kafe dan pekerja seks di Dadap Ceng In sudah tidak beroperasi.

Para pengusaha hingga perempuan pekerja seks telah meninggalkan tempat tersebut. Pihak yang masih bertahan sampai sekarang adalah warga yang kebanyakan bekerja sebagai nelayan.