Ahok: Ketua RT dan RW Era Saya Berbeda, Bukan Model Pejabat!

JAKARTA, KOMPAS.com - Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama ingin mengubah sistem yang biasa diterapkan oleh pengurus RT dan RW di Jakarta. Dia tidak ingin lagi ketua RT dan RW menjadi pejabat kecil yang selalu dibutuhkan warga untuk membuat surat pengantar.

"Ketua RT dan RW era saya beda, bukan model pejabat," ujar Basuki alias Ahok di Gudang Sarinah, Pancoran, Minggu (29/5/2016).

Ahok mengatakan, dulu dia suka kesal karena sulit mendapat surat rekomendasi untuk membuat KTP dengan ketua RT. Saat Ahok mendatangi rumahnya pagi hari, ketua RT belum bangun tidur. Sementara dia harus bekerja.

Malam harinya, setelah Ahok kembali ke rumah, ketua RT sudah tidak mau lagi menerima tamu. Sekarang, Ahok pun memangkas surat rekomendasi RT dan RW itu.

"Sekarang udah ada PTSP. Kita enggak butuh lagi rekomendasi RT dan RW," ujar Ahok.

Di masanya, Ahok ingin RT dan RW bertugas sebagai pemerhati wilayahnya. Kemudian membantu lurah untuk memantau masalah-masalah yang terjadi di wilayah. Itu sebabnya Ahok membuat sistem laporan via aplikasi Qlue untuk mempermudah proses pelaporan.

Dengan cara itu, RT dan RW bahkan juga bisa mengontrol lurah setempat agar cepat bekerja. (Baca: Menentang Qlue, Ketua RW Ini Mengaku Dipecat)

Ahok curiga ketua RT dan RW yang protes soal Qlue adalah pengemplang. Mereka memanfaatkan fasos fasum untuk dijadikan lahan parkir berbayar atau lapak dagang.

Kini, Ahok ingin mengambil kembali fasos fasum itu. Menurut Ahok, para ketua RT dan RW yang marah kepadanya karena hal itu bukan sekadar masalah Qlue.

"Jadi bukan kesal sama saya soal Qlue tapi soal fasos fasum. Model itu yang marah. Kalau masalah Qlue mah kecil," ujar Ahok. (Baca: Ini Alasan Ketua RW 12 Kebon Melati Menolak Qlue)