Di Hadapan Dubes Inggris dan Korsel, Ahok Malu Trotoar Jakarta Kacau-balau

JAKARTA, KOMPAS.com - Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok mengaku malu dengan kondisi trotorar di Ibu Kota yang dianggapnya kacau balau.

Hal itu diungkapkan Ahok di hadapan Duta Besar Inggris Moazzam Malik dan Duta Besar Korea Selatan Cho Taiyoung, serta pejabat lain dalam launching proyek untuk Asian Games di Velodrome, Rawamangun, Jakarta Timur, Rabu (22/6/2016).

"Trotorar kita kacau-balau, Jakarta paling kacau trotoar. Malu kita sama Pak Dubes, Bu Dubes. Karena kalau orang jalan kaki, pasti ngomong gini, 'aduh Pak, trotoar itu jelek, Pak'."

"Naik turun, belum lagi kalau cewek dia pakai yang high hills itu itu bisa masuk ke lubang. Gimana mau jalan," kata Ahok.

Ahok mengaku telah meminta Kepala Dinas Bina Marga DKI Yusmada Faizal menghitung berapa panjang trotoar jalan termasuk di jalan arteri di Ibu Kota. Kepada Ahok, Yusmada telah menjelaskan panjang trotoar semua 1.300 kilometer.

Untuk dua sisi kiri dan kanan jalan maka panjangnya 2.600 kilometer. Namun, menurut Kadis Bina Marga, kata Ahok, untuk menyelesaikan pengerjaan sepanjang itu butuh waktu sampai 50 tahun.

"Anggarannya berapa Pak (Yusmada), 50 miliar setahun. 50 M berapa lama, 50 tahun. 50 tahun kayaknya udah lewat nih, enggak sampai.

"Kalau sampai juga udah pikun (saya), enggak bisa gue. 100 M (miliar) 25 tahun. Jabatan saya cuma tinggal Oktober 2017. Kalau bisa dikontrak 5 tahun lagi," ujar Ahok.

Karena tak mungkin menunggu lama, Ahok mensiasati dengan meniru cara Malaysia. Dia ingin pengusaha yang membangun gedung di Jakarta untuk memberikan kontribusi mengerjakan trotoar.

"Namanya kerja sama pintar. Ini pengusaha, anda wajib beresin trotoar, enak aja anda bangun (gedung) hebat, (tapi) trotoar kami (yang mengerjakan)," ujar Ahok.

Selain itu, Ahok menyatakan, gedung besar di Jakarta pasti pinggirannya kumuh dengan PKL. Karena, para pegawai gedung rata-rata tak mampu untuk makan di dalam gedung sehingga banyak yang makan di luar.

"Karena pegawainya enggak mampu makan di dalam. Nah ini ada kewajiban 20 persen, enggak usah 20 persenlah, minimal masukin saja (PKL). Kalau enggak (mau) SLF (sertifikat layak fungsi) nya kita tahan. Jakarta harus kita rapihkan," ujar Ahok.