Ahok Sebut Jokowi Bercanda soal Serapan Anggaran

JAKARTA, KOMPAS.com — Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama menyebut Presiden Republik Indonesia Joko Widodo bercanda saat menyebut Pemerintah Provinsi DKI Jakarta merupakan provinsi dengan serapan anggaran paling rendah dibanding provinsi lainnya.

Menurut Basuki, data-data yang dipaparkan oleh Jokowi saat pembukaan Rakornas Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) 2016 merupakan daerah yang tidak bisa menggunakan dana alokasi umum (DAU) secara maksimal.

"Presiden tadi kan cuma bercanda, kasih contoh saja. Yang dikritik-kritik itu kan daerah yang dapat DAU, sudah ditransfer pemerintah pusat, tetapi (DAU) enggak dipakai," kata Basuki di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta Pusat, Kamis (4/8/2016).

Ahok menjelaskan, DAU diberikan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah dan disimpan kembali ke dalam bank. Sementara itu, Pemprov DKI Jakarta, lanjut dia, tak pernah mendapat DAU dari pemerintah pusat.

Terkait simpanan kas daerah Pemprov DKI Jakarta di bank yang mencapai Rp 13,9 triliun, Basuki menyebut anggaran tersebut untuk membiayai program yang akan berjalan. Sebab, pembayaran selalu dilakukan di akhir.

"Kami juga minta Menkeu untuk mengatur arus kas. Bagi hasil pajak untuk kami tidak usah ditransfer bulan Januari-Februari, transfer bulan April saja sehingga uangnya bisa dipakai arus kas di daerah lain," kata Basuki.

Presiden Jokowi sebelumnya menegur Gubernur Basuki. Sebab, serapan anggaran di DKI Jakarta terendah dari seluruh provinsi.

"Pak Ahok duitnya memang gede, tetapi nyimpennya juga gede. Masih ada Rp 13,9 triliun (dana yang tersimpan). Ini harus dikeluarkan," kata Jokowi saat membuka Rapat Koordinasi Nasional VII Tim Pengendalian Inflasi Daerah 2016 di Jakarta.

Setelah Jakarta, Jawa Barat menempati urutan kedua dengan dana yang tersimpan mencapai Rp 8,034 triliun. Kemudian, disusul Jawa Timur dengan Rp 3,9 triliun, Riau Rp 2,86 triliun, Papua Rp 2,59 triliun, Jawa Tengah Rp 2,46 triliun, Kalimantan Timur Rp 1,57 triliun, Banten Rp 1,52 triliun, Bali Rp 1,4 triliun, dan Aceh Rp 1,4 triliun.