KPU Bantah Kerja Sama dengan Pemprov DKI Terkait Penghitungan Suara

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) DKI Jakarta Sumarno membantah instansinya telah bekerja sama dengan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta terkait penghitungan suara.

Hal ini sekaligus untuk menjawab pertanyaan Komisi A DPRD DKI Jakarta terkait kerjasama KPU DKI Jakarta dengan Jakarta Smart City.

"Jadi waktu itu KPU DKI Jakarta diundang oleh Wakil Gubernur (Djarot Saiful Hidayat) ke Balai Kota untuk membahas pembentukan desk Pilkada DKI Jakarta. Begitu keluar, wagub diwawancara dan saya juga diwawancara di tempat lain," kata Sumarno, di kantor KPU DKI Jakarta, Rabu (9/8/2016).

"Tiba-tiba keluar berita KPU kerja sama dengan Pemda DKI terkait penghitungan suara. Kami tegaskan, sama sekali saya tidak menyampaikan hal itu," kata Sumarno.

Pada pertemuan di Balai Kota, Djarot menawarkan kemudahan sistem dengan menggunakan Jakarta Smart City. Ia menginginkan adanya perangkat yang memungkinkan peserta mengetahui titik tempat pemungutan suara (TPS) tanpa mendatangi lokasi.

Kemudian, dia juga menginginkan adanya fasilitas video streaming untuk rekapitulasi penghitungan suara.

"KPU DKI Jakarta ingin ada aplikasi yang memungkinkan selesai penghitungan suara, panitia pemungutan suara (PPS) bisa memotret blanko C1, kirim ke KPU dan ditampilkan di Jakarta Smart City," kata Sumarno.

Hal ini, lanjut dia, sebagai pengontrol jika ada perbedaan perolehan suara di tiap TPS. Hanya saja, hingga kini belum ada kerjasama resmi antara KPU DKI Jakarta dengan Jakarta Smart City.

"Saya pastikan tidak ada segala intervensi," kata Sumarno.