Kadis Tata Air Tak Tahu Alasan Perusahaan Rekanan Beri Suap kepada Sanusi

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Dinas Tata Air Teguh Hendrawan membantah bahwa SKPD-nya mengetahui suap yang dilakukan perusahaan rekanannya terhadap mantan anggota DPRD DKI Jakarta Mohamad Sanusi. Suap tersebut baru diketahui setelah kasusnya mencuat.

Dia mengatakan, perusahaan rekanan yang memberi suap kepada Sanusi juga mengikuti proses lelang seperti biasa.

"Tidak, kami tidak tahu. Kita di Dinas Tata Air itu, siapapun bisa ikut dalam proses lelang itu. Kemudian ditentukanlah pemenangnya ya kan. Ketika dia memberikan semacam fee atau apa, ya kita enggak tahu," kata Teguh kepada Kompas.com, Kamis (25/8/2016).

Teguh sudah dimintai keterangan sebanyak dua kali oleh Komisi Pemberantasan Korupsi terkait kasus ini. Kepada penyidik, Teguh menyampaikan bahwa suap yang dilakukan oleh PT Wirabayu Pratama dan PT Imemba Contractors kepada Sanusi terjadi sebelum dia menjabat sebagai kepala dinas.

Namun, dia telah melakukan penelusuran terkait dua perusahaan itu. Sekitar tahun 2012 sampai 2014, dua perusahaan itu terlibat lelang pompa saat memberi suap kepada Sanusi.

"Jadi itu terkait dengan lelang pompa di Dinas Tata Air termasuk juga komponen pompanya. Ketika dikonfirmasi ya saya katakan itu jauh sebelum saya menjabat sebagai kepala dinas, tapi memang setelah ada penelusurannya, memang perusahaan ini yang mengalirkan dananya ke Pak Sanusi," ujar Teguh.

Sanusi didakwa melakukan pencucian uang sebesar Rp 45 miliar dengan membelanjakannya ke dalam bentuk tanah, bangunan, dan kendaraan bermotor. Aset-aset senilai Rp 45 miliar itu bukan didapat dari penghasilan Sanusi selama di DPRD DKI Jakarta.

Jaksa penuntut umum (JPU) Ronald Worotikan mengatakan aset-aset tersebut didapatkan Sanusi dengan cara meminta uang dari perusahaan rekanan Dinas Tata Air.

Dinas Tata Air sendiri merupakan SKPD mitra Komisi D bidang pembangunan di DPRD DKI Jakarta. Sanusi merupakan ketua di Komisi D DPRD DKI Jakarta.