Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ahok: Komnas HAM Tidak Usah Cari-cari Ribut sama Saya Lagi!

Kompas.com - 26/08/2016, 13:25 WIB
Jessi Carina

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mengomentari pernyataan Komnas HAM soal kehidupan warga seusai penggusuran Kalijodo. Dia tidak terima dengan catatan Komnas HAM yang menjabarkan penderitaan warga usai penertiban Kalijodo.

Basuki atau Ahok mengatakan, ketika Pemprov DKI masuk ke kawasan itu untuk melakukan penertiban, sebagian besar warga yang tidak memiliki KTP DKI sudah pergi entah ke mana.

"Kalau yang punya KTP DKI ya kita tawarin rusun dong," ujar Ahok di Balai Kota DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jumat (26/8/2016).

Ahok menduga, warga eks Kalijodo yang melapor kepada Komnas HAM adalah pekerja di kawasan Kalijodo yang melarikan diri menjelang penertiban. Pekerja itu tidak memiliki KTP DKI sehingga tidak punya hak untuk menerima rusun.

Ahok pun meminta kepada Komnas HAM untuk tidak mengganggu programnya dengan membela warga yang terkena penertiban. Ahok pun menyindir Komnas HAM yang tidak pernah membela hak warga di Muara Angke yang kerap mengalami keracunan logam dari hasil laut mereka.

"Jadi, Komnas HAM gini sajalah, tidak usah cari-cari ribut sama saya lagi. Kesusahan orang, anak kecil kerja, lu enggak pernah ngomong di Angke. Kerang ijo yang sudah ada racun logam, lu enggak pernah ngomong," ujar Ahok.

Komnas HAM mencatat hanya ada 200 KK warga Kalijodo yang ditampung di Rusun Marunda. Ada 14 KK yang memilih keluar dari rusun karena tidak mampu membayar uang sewa sebesar Rp 300.000 per bulan.

Ahok mengaku bingung jika ada warga yang tidak mampu membayar uang sewa rusun. Sebab, uang sewa sebesar Rp 300.000 per bulan dinilai sudah murah. Warga bisa menabung Rp 5.000 per hari untuk bisa membayarnya.

Ahok menyarankan kepada Komnas HAM untuk memeriksa lebih lanjut 14 KK yang pindah dari Rusun Marunda. Hal itu untuk memastikan alasan keluarga tersebut pindah.

Ahok menyatakan tidak mau ambil pusing dengan catatan negatif Komnas HAM terhadap penertiban Kalijodo. Kata Ahok, tidak ada kewajiban baginya untuk menindaklanjuti catatan Komnas HAM.

"Kalau kamu enggak kuat bayar rusun pun, kamu enggak kerja sama sekali, saya masukkin ke panti. Cuma Rp 5.000 sehari keterlaluan enggak dia enggak bisa bayar," ujar Ahok.

"Lagi pula, gua enggak mau gubris lu punya rekomendasi, memang kamu mau ngapain saya," ujar Ahok.

Kompas TV Warga Kalijodo yang Bertahan Dirayu Terima Rusunawa
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Empat Taruna STIP yang Diduga Saksikan Pelaku Aniaya Junior Tak Ikut Ditetapkan Tersangka

Empat Taruna STIP yang Diduga Saksikan Pelaku Aniaya Junior Tak Ikut Ditetapkan Tersangka

Megapolitan
Motif Pelaku Aniaya Taruna STIP hingga Tewas: Senioritas dan Arogansi

Motif Pelaku Aniaya Taruna STIP hingga Tewas: Senioritas dan Arogansi

Megapolitan
Penyebab Utama Tewasnya Taruna STIP Bukan Pemukulan, tapi Ditutup Jalur Pernapasannya oleh Pelaku

Penyebab Utama Tewasnya Taruna STIP Bukan Pemukulan, tapi Ditutup Jalur Pernapasannya oleh Pelaku

Megapolitan
Polisi Tetapkan Tersangka Tunggal dalam Kasus Tewasnya Taruna STIP Jakarta

Polisi Tetapkan Tersangka Tunggal dalam Kasus Tewasnya Taruna STIP Jakarta

Megapolitan
Hasil Otopsi Taruna STIP yang Tewas Dianiaya Senior: Memar di Mulut, Dada, hingga Paru

Hasil Otopsi Taruna STIP yang Tewas Dianiaya Senior: Memar di Mulut, Dada, hingga Paru

Megapolitan
Akhir Penantian Ibu Pengemis yang Paksa Orang Sedekah, Dua Adiknya Datang Menjenguk ke RSJ

Akhir Penantian Ibu Pengemis yang Paksa Orang Sedekah, Dua Adiknya Datang Menjenguk ke RSJ

Megapolitan
Polisi Sebut Ahmad dan RM Semula Rekan Kerja, Jalin Hubungan Asmara sejak Akhir 2023

Polisi Sebut Ahmad dan RM Semula Rekan Kerja, Jalin Hubungan Asmara sejak Akhir 2023

Megapolitan
Praktik Prostitusi di RTH Tubagus Angke Dinilai Bukan PR Pemprov DKI Saja, tapi Juga Warga

Praktik Prostitusi di RTH Tubagus Angke Dinilai Bukan PR Pemprov DKI Saja, tapi Juga Warga

Megapolitan
Keluarga Harap Tak Ada Intervensi dalam Pengusutan Kasus Mahasiswa STIP yang Tewas Dianiaya Senior

Keluarga Harap Tak Ada Intervensi dalam Pengusutan Kasus Mahasiswa STIP yang Tewas Dianiaya Senior

Megapolitan
Pro-Kontra Warga soal Janji Dishub DKI Tertibkan Juru Parkir, Tak Keberatan jika Jukir Resmi

Pro-Kontra Warga soal Janji Dishub DKI Tertibkan Juru Parkir, Tak Keberatan jika Jukir Resmi

Megapolitan
Mahasiswa STIP Tewas Dianiaya Senior, Pengawasan dan Tata Tertib Kampus Jadi Sorotan

Mahasiswa STIP Tewas Dianiaya Senior, Pengawasan dan Tata Tertib Kampus Jadi Sorotan

Megapolitan
Hari Ini, Polisi Lakukan Gelar Perkara Kasus Mahasiswa STIP Tewas Diduga Dianiaya Senior

Hari Ini, Polisi Lakukan Gelar Perkara Kasus Mahasiswa STIP Tewas Diduga Dianiaya Senior

Megapolitan
Usul Heru Budi Bangun “Jogging Track” di RTH Tubagus Angke Dinilai Tak Tepat dan Buang Anggaran

Usul Heru Budi Bangun “Jogging Track” di RTH Tubagus Angke Dinilai Tak Tepat dan Buang Anggaran

Megapolitan
Polisi Sebut Pembunuh Wanita Dalam Koper Tak Berniat Ambil Uang Kantor yang Dibawa Korban

Polisi Sebut Pembunuh Wanita Dalam Koper Tak Berniat Ambil Uang Kantor yang Dibawa Korban

Megapolitan
Ketimbang “Jogging Track”, RTH Tubagus Angka Diusulkan Jadi Taman Bermain Anak untuk Cegah Prostitusi

Ketimbang “Jogging Track”, RTH Tubagus Angka Diusulkan Jadi Taman Bermain Anak untuk Cegah Prostitusi

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com