Djarot: Sekarang, Rp 500.000 Sudah Bisa Pulang Bawa Motor

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat menilai, kemacetan di Jakarta akan sulit diatasi tanpa bantuan pemerintah pusat.

Sebab, berbagai wewenang yang terkait dengan kebijakan produksi kendaraan ada di pemerintah pusat.

(Baca juga: Djarot: Kegiatan Industri Berat Harus Digeser ke Wilayah Lain)

Djarot kemudian mencontohkan adanya kebijakan pemberian izin produksi mobil murah. Ia menyatakan, Pemprov DKI tidak bisa berbuat apa-apa agar kebijakan itu dicabut.

"Persoalannya itu kebijakan pemerintah pusat," kata Djarot saat menjadi pembicara pada kuliah umum dengan tema "Membangun Jakarta Masa Depan dengan Kaidah Good Government" di Kampus Universitas Prof Dr Moestopo Beragama di Senayan, Jakarta Pusat, Sabtu (8/10/2016).

Selain menyinggung soal pemberian izin produksi mobil murah, Djarot menyinggung mengenai terlalu longgarnya aturan pembelian kendaraan bermotor.

Ia mencontohkan besaran uang muka pengajuan kredit pembelian sepeda motor yang dinilainya terlalu murah. "Rp 500.000 sudah bisa pulang bawa motor," ujar dia.

Djarot menilai, pemberian izin produksi mobil murah dan terlalu longgarnya aturan pembelian kendaraan bermotor itulah yang menjadi salah satu penyebab kemacetan di Jakarta.