Jika Terpilih Menjadi Gubernur, Anies Izinkan Pemegang KJP Terima KIP

JAKARTA, KOMPAS.com - Calon gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan menjelaskan, dirinya berharap program Kartu Indonesia Pintar (KIP) dan Kartu Jakarta Pintar (KJP) bisa dinikmati oleh warga Jakarta.

Anies menilai, memberikan program KIP dan KJP kepada warga Ibu Kota bukanlah kebijakan yang berlebihan. Adapun KIP, kata Anies, bisa membantu warga jika membutuhkan dana untuk membeli sejumlah keperluan yang tidak ditanggung KJP.

"Kami akan memberikan pengecualian kepada KIP, Ini bukan dua hal yang sama. Kalau KJP kan non tunai, kalau KIP tunai dan bisa dipakai untuk hal yang tidak tercover KJP, sifatnya melengkapi bukan dobel," ujar Anies saat mengunjungi Kelurahan Papanggo, Jakarta Utara, Senin (31/10/2016).

(Baca: Memahami KJP dan KIP)

Anies menambahkan, program KIP merupakan kebijakan Presiden yang wajib dilaksanakan pemimpin daerah. Menurutnya, KIP bukan merupakan program perusahaan di mana pemimpin daerah bisa menolak untuk menerima atau melaksanakannya.

"Itu Bedanya melaksanakan tata kelola pemerintah dan perusahaan swasta. Kalau aturan presiden adalah tanggung jawab semua untuk melaksanakan, bukan 'ah kami sudah cukup, kami lebih'," ujar Anies.

(Baca: Mengapa Pemegang KJP Tidak Boleh Terima KIP?)

Gubernur nonaktif DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok, menjelaskan, siswa sudah mendapakan fasilitas Kartu Jakarta Pintar (KJP) sebelum adanya alokasi KIP. Ahok menyampaikan, besaran dana KJP sudah cukup memenuhi kebutuhan pendidikan siswa di Ibu Kota.

"Besaran KJP sudah sesuai, mencukupi kebutuhan Jakarta sesuai kajian World Bank. Kalau didobel KIP jadi berlebihan dan tidak sesuai kebutuhan," kata Ahok, kepada Kompas.com, Minggu (30/10/2016).