JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi membuka soft launching Terminal Pulogebang, di Cakung, Jakarta Timur, Rabu (28/12/2016).
Soft launching itu dihadiri sejumlah pejabat seperti Plt Gubernur DKI Sumarsono, Dirjen Hubungan Darat Pudji Hartanto, Kepala BPTJ Elly Sinaga, dan Kepala Dinas Perhubungan DKI Andri Yansyah.
Dalam sambutannya, Budi menyampaikan bahwa pengawasan terminal tipe A masih tetap di bawah Kemenhub meski dalam pengelolannya ditangani langsung oleh Pemprov DKI.
"Fasilitas terminal tipe A menjadi kepemilikan pusat, tapi DKI punya kekhususan. Kami sudah sepakat dengan pak Ahok (Basuki Tjahaja Purnama) itu (terminal) yang pegang daerah," ujar Budi di Terminal Pulogebang, Rabu sore.
Budi menambahkan, salah satu masalah yang masih dihadapi ialah banyaknya terminal bayangan yang masih beroperasi di jalan menuju Terminal Pulogebang. Untuk itu, bersama Dishub DKI, Kemenhub tengah berupaya menertibkan terminal banyak yang ada.
Hingga saat ini, sebanyak 176 bus di terminal bayangan telah diberikan sanksi. Sanksi itu salah satunya berupa pembekuan trayek.
"Kami minta kepada asosiai pengusaha seyogianya dilakuakan (mematuhi aturan). Kalau tidak kami akan lakukan penegakan hukum karena izin ada di kami," ujar Budi. (Baca: Januari 2017, Semua Bus AKAP di Jakarta Timur Wajib Masuk Terminal Pulogebang)
Terminal Pulogebang telah dibangun sejak 2010 dengan anggaran sebesar Rp 450 miliar. Terminal Pulogebang memiliki luas 12, 6 hektar (ha) di mana luas gedung yaitu 5,4 ha.
Terminal ini memiliki empat bangunan, bangunan A digunakan untuk sopir dan awak bus, bangunan B untuk jalur keberangkatan. Adapun gedung C digunakan untuk kedatangan bus AKAP. Sedangkan gedung D merupakan area keberangkatan dan kedatangan bus Transjakarta.