JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua KPU DKI Jakarta Sumarno mengatakan, partisipasi pemilih pada Pilkada DKI Jakarta 2017 meningkat dibandingkan partisipasi pada Pilkada DKI 2012. Hal itu dilihat dari tingginya antusiasme pemilih yang datang ke TPS.
"Dari TPS yang saya kunjungi, antusiasme warga menggunakan hak pilih cukup tinggi. Moga-moga ini terlihat di TPS lainnya. Jadi secara umum, partisipasi ada peningkatan yang cukup signifikan," ujar Sumarno di Kantor KPU DKI, Jalan Salemba Raya, Jakarta Pusat, Rabu (15/2/2017).
Sumarno mencontohkan, antrean panjang terjadi di TPS di RW 2, Pegangsaan Dua, Kelapa Gading, Jakarta Utara. Di TPS di Jalan Matraman Raya yang juga dia tinjau, tingkat partisipasi pemilih juga tinggi.
Padahal, pemilih yang tinggal di Kompleks Berlan itu harus berjalan lebih jauh karena TPS dipindahkan ke luar kompleks.
"Kami kira partisipasi akan rendah karena dipindahkan jauh dari lokasi rumahnya, ternyata keliru, mereka sangat antusias berpartisipasi," kata dia.
Meski begitu, Sumarno mengaku belum mengetahui data pemilih yang menggunakan hak suaranya pada Pilkada DKI 2017. Sebabnya, belum semua TPS selesai melakukan penghitungan suara.
"Belum kami dapatkan karena kan tadi ini baru selesai pemungutan suara dan teman-teman baru penghitungan suara," ucap Sumarno.
Pada Pilkada 2012, Sumarno menyebut tingkat partisipasi pemilih pada putaran pertama sebanyak 65 persen dan putaran kedua 68 persen.
Sumarno berharap persentase tingkat partisipasi pemilih pada Pilkada 2017 ini mendekati target nasional, yakni 77,5 persen.
Kompas TV Begitu berharganya suara Anda dalam pilkada serentak, tapi bukan berarti pilihan politik bisa dengan mudah digadai dengan uang. Di saat masa tenang, dugaan praktik politik uang rawan terjadi. Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Johan Pahlawan, Aceh menerima laporan warga, mendapat surat undangan pemberitahuan pemungutan suara yang di dalamnya terselip uang sebesar Rp 100 ribu. Indikasi praktik politik uang yang mengarahkan pemilik suara untuk memilih salah satu pasangan calon diduga terjadi di Yogyakarta. Panitia Pengawas Pemilu Kulon Progo, Yogyakarta, tengah berkooridnasi dengan polisi dengan bukti uang dan kalender bergambar salah satu pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kulon Progo. Sementara di Jakarta demi menangkal praktik politik uang di Pilkada DKI Jakarta, Kapolda Metro Jaya Irjen M Iriawan membentuk tim gabungan operasi tangkap tangan money politics atau OTT politik uang. Kepolisian akan menindak secara hukum bagi siapa saja yang terbukti memberi atau menerima uang untuk mengarahkan suara pada salah satu paslon di hari pemungutan suara. Ketua Bawaslu DKI Jakarta juga mengimbau masing-masing paslon beserta tim suksesnya agar tidak melakukan hal yang dapat mencederai Pilkada 2017. Tak hanya butuh pengawasan, kewaspadaan akan praktik politik uang di penyelenggaraan pilkada serentak, 15 Februari mendatang juga membutuhkan kewaspadaan di segala lini, termasuk dari Anda, para pemilik suara.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.