Djarot Minta DPRD Tak Lakukan Boikot demi Kepentingan Pilkada

JAKARTA, KOMPAS.com — Wakil Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat meminta empat fraksi di DPRD DKI Jakarta tidak melakukan boikot terhadap rapat bersama satuan kerja perangkat daerah (SKPD) Pemprov DKI Jakarta.

Djarot menduga boikot yang dilakukan empat fraksi terhadap kerja sama dengan Pemprov DKI Jakarta memiliki tujuan politik dan berkaitan dengan kepentingan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) DKI Jakarta 2017.

"Artinya jangan semua dikaitkan dengan pilkada, tetapi kepentingan itu jauh lebih besar, yaitu bagaimana tentang fungsi DPRD sebagai wakil-wakil rakyat untuk memperjuangkan persoalan yang dihadapi masyarakat. Jadi, untuk bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat, itu fungsi DPRD," kata Djarot, di Balai Kota DKI Jakarta, Rabu (22/2/2017).

(Baca: DPRD Akan Boikot Rapat hingga Kemendagri Putuskan Status Ahok)

Empat fraksi partai politik di DPRD DKI Jakarta, yakni Partai Gerindra, Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Persatuan Pembangunan (PPP), dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), memboikot rapat bersama satuan kerja perangkat daerah (SKPD) DKI Jakarta.

Hal itu dilakukan sampai Kementerian Dalam Negeri menonaktifkan Basuki Tjahaja Purnama sebagai Gubernur DKI Jakarta. Pasalnya, Basuki alias Ahok saat ini merupakan terdakwa kasus dugaan penodaan agama.

"Kami minta begini, digarisbawahi, tolonglah yang harus kami perhatikan bukan politik jangka pendek. Jadi, jangan hanya karena pilkada semua cara dilakukan," kata Djarot.

Dia mengimbau agar semua fraksi di DPRD DKI Jakarta tetap rapat bersama SKPD. Sebab, ada beberapa raperda yang telah diajukan oleh eksekutif dan harus dibahas.

Djarot pun akan menindaklanjuti hal ini dengan Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi.

"Nanti kami akan komunikasi sama Ketua DPRD Pak Pras untuk undang rapat. Enggak apa-apa kan undang rapat? Perkara (parpol) datang enggak datang di dalam rapat komisi itu, kami serahkan kepada mereka," kata Djarot.