Bawaslu DKI Sarankan Cagub-Cawagub Kawal Rekapitulasi Penghitungan Suara

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Bawaslu DKI Jakarta Mimah Susanti meminta semua pasangan cagub-cawagub DKI Jakarta untuk fokus pada tahapan pilkada yang kini berlangsung, yakni rekapitulasi penghitungan suara.

"Saran kami, mereka fokus aja pada suara mereka, mengawal proses hasil penghitungan suara ini sampai ke tingkat provinsi," ujar Mimah kepada Kompas.com di Cempaka Putih, Jakarta Pusat, Rabu (22/2/2017).

Bawaslu mengimbau semua pasangan calon untuk tidak melakukan kegiatan-kegiatan khususnya yang berpotensi mengarah pada kegiatan kampanye. Apabila ingin tetap bersosialisasi, jangan sampai ada embel-embel kampanye yang dibawa.

"Jadi harapan kami ya sekarang aktivitas paslon ya sudah cooling down aja dulu. Kalaupun misalnya mereka mau ketemu warga, itu pribadinya mereka yang enggak ada kaitannya dengan kegiatan kampanye mereka," kata dia.

Mimah mengatakan, kegiatan-kegiatan yang dilakukan cagub-cawagub dikhawatirkan mengarah pada kampanye. Seusai pemungutan suara, Mimah menyebut tidak ada ketentuan khusus yang mengatur aktivitas cagub-cawagub.

Namun, semua pasangan calon tetap harus menaati jadwal dan tahapan pilkada yang sudah ditetapkan KPU DKI di mana masa kampanye telah selesai.

"Tidak diatur, cuma begini, ini kan masih dalam tahapan penyelenggaraan. Maka aturannya mengacu kepada Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 dan PKPU terkait dengan jadwal tahapan," ucap Mimah. (Baca: Bawaslu DKI Sebut "Blusukan" Anies Berpotensi Kampanye)

Apabila pasangan cagub-cawagub terbukti melakukan kegiatan yang mengarah pada kampanye, mereka bisa dikenakan sanksi kampanye di luar jadwal yang diatur dalam Pasal 187 ayat 1 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada.

Pasal 187 ayat 1 berbunyi, "Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kampanye di luar jadwal waktu yang telah ditetapkan oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota untuk masing-masing calon, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 15 (lima belas) hari atau paling lama 3 (tiga) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) atau paling banyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah)."