Ini Penjelasan Kelompok Buruh yang Bakar Karangan Bunga Ahok-Djarot

JAKARTA, KOMPAS.com - Karangan bunga untuk Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat dibakar oleh Federasi Serikat Pekerja Logam, Elektronik, dan Mesin Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (FSP LEM SPSI) DKI Jakarta.

Sekjen FSP LEM SPSI DKI Jakarta, Idrus, menjelaskan latar belakang terjadinya aksi pembakaran itu saat May Day.

"Itu anak-anak sebenarnya spontanitas," ujar Idrus kepada Kompas.com, Selasa (2/5/2017).

Idrus sendiri mengaku terlambat datang dalam aksi tersebut. Saat dia tiba, buruh dari federasinya sudah membakar karangan bunga.

Idrus langsung naik ke mobil komando ketika pembakaran itu berlangsung. Ketika itu, Idrus sempat menyampaikan bahwa dia akan bertanggung jawab atas aksi pembakaran tersebut.

Baca: Kasatpol PP: Instruksi Pembakaran Karangan Bunga dari Mobil Komando

Saat di mobil komando, Idrus juga mengatakan bahwa aksi pembakaran itu dilakukan dalam rangka "membersihkan" Balai Kota. Namun, setelah itu Idrus meminta buruh untuk tidak melanjutkan aksi bakar karangan bunga itu.

"Kalau saya enggak datang, itu mau ada pembakaran gelombang kedua," ujar Idrus.

Puncak kekesalan kepada Ahok

Idrus mengatakan aksi tersebut merupakan puncak kekesalan buruh kepada Ahok. Buruh yang bernaung di FSP LEM SPSI DKI Jakarta kebanyakan bekerja di perusahaan otomotif di Jakarta.

Namun, kata Idrus, gaji UMP mereka berada di bawah kota penyangga seperti Bekasi dan Karawang. Ahok pun seolah tidak mau mendengar aspirasi mereka.

"Tahun lalu Ahok enggak mau ketemu, beberapa bulan lalu sebelum ada Plt juga enggak mau. Disamperin lagi, sudah ada Plt," ujar Idrus.

Baca: Said Iqbal Tegaskan Pihaknya Tak Terlibat Pembakaran Karangan Bunga

Padahal, kata Idrus, Ahok selalu menyampaikan soal kesejahteraan rakyat Jakarta. Misalnya tentang Ahok yang memberikan rusun kepada warga terdampak penggusuran, subsidi daging bagi pemegang KJP, atau jaminan pendidikan hingga bangku kuliah. Idrus merasa buruh belum mendapat perhatian seperti itu oleh Ahok.

"Padahal buruh itu kena pajak. Kami nih kena pajak. Kok ada orang susah datang dari daerah enggak ada kerja malah dikasih rusun," ujar Idrus.