Sidak Bantargebang, Anggota DPRD Kota Bekasi Sebut Bau Sampah sampai ke Tambun

Anggota DPRD Kota Bekasi Komisi II, Ariyanto Hendrata, mengatakan sidak tersebut dilakukan karena adanya keluhan dari masyarakat sekitar TPST soal pengelolaan dari DKI Jakarta.

Ariyanto menjelaskan, pengelolaan TPST Bantargebang saat ini tidak sesuai dengan apa yang telah dijanjikan oleh DKI.

"Di antaranya adalah masalah dampak lingkungan. Ini sebenarnya yang masyarakat sangat khawatirkan. Adanya kegiatan open dumping ini meresahkan warga," kata Ariyanto di TPST Bantargebang, Kota Bekasi, Rabu siang.

Baca: Lurah Ciketing Udik: Sejak Dikelola DKI, TPST Bantargebang Lebih Baik

Ariyanto mengatakan, ketinggian tumpukan sampah yang disebut Pemprov DKI mencapai 40 meter sudah mencapai batas maksimal. Menurut dia, tumpukam sampah yang terlalu tinggi bisa saja terjadi longsor dan menimbulkan bau yang tidak sedap.

"Nah sekarang ini baunya makin jadi bahkan melebar sampai Pondok Gede dan Tambun. Ini suatu gambaran bahwa ada kemunduran dari apa yang sudah dijanjikan waktu itu," kata Ariyanto.

Baca: Pemkot Bekasi Segera Terima Bantuan untuk TPST Bantargebang Rp 318 Miliar dari DKI

Ariyanto mengatakan akan menelusuri dan meminta kejelasan dari Pemprov DKI soal pengelolaan TPST Bantargebang.

Salah seorang warga yang berada di sekitar TPST Bantargebang, Wandi, mengatakan bukan persoalan uang yang dirasakan masyarakat, namun dampak dari sampah yang ada.

"Persoalannya percuma uang bau diberikan berapa pun juga, tapi tidak dibarengi dengan pengelolaan sampah yang lebih baik. Kan percuma. Sebab risiko yang kita hadapi juga luar biasa," kata Wandi.

Baca: Pemprov DKI Segera Bangun Car Wash di TPST Bantargebang

Wandi berharap DKI dapat melakukan pengelolaan TPST lebih baik agar pencemaran dapat diminimalisir dan tidak menyebabkan dampak yang berbahaya untuk warga.