DKI Selidiki Dugaan PNS Terlibat Sewa Lapak di Trotoar Tanah Abang

"Kami lagi teliti, benar enggak itu dia (PKL) sewa di trotoar, kok trotoar disewain. Apakah itu pegawai kami, apa oknum, apa memang preman, belum ketahuan ya," kata Irwandi di Balai Kota DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Kamis (16/11/2017).

Penyelidikan dilakukan oleh Inspektorat DKI Jakarta, Pemerintah Kota Jakarta Pusat, Satpol PP, dan Dinas KUMKMP. Penyelidikan salah satunya dengan bertanya langsung kepada PKL.

"Kan bisa aja PKL ditanya, dia enggak tahu orang yang dia kasih (uang) itu siapa. Kalau memang pegawai, ada fotonya, kami tindak," kata Irwandi.

Jika ada oknum PNS yang diduga terlibat, Inspektorat DKI Jakarta akan memeriksa yang bersangkutan dan memberikan sanksi kepegawaian sesuai tingkat pelanggarannya.

Sementara untuk mencegah terjadinya praktik pungli, Irwandi mengatakan akan bekerja sama dengan Satpol PP dan Inspektorat untuk melakukan pengawasan.

"(Pengawasan) dengan Satpol PP, Inspektorat, ada mungkin dari pihak independen yang akan turun juga melihat. Kalau ada pungutan, siapa orangnya, foto," ucapnya.

Beberapa pedagang yang menduduki jalur pedestrian di kawasan Pasar Tanah Abang menyebut harga sewa lahan di trotoar saat ini Rp 500.000 per bulan.

Harga itu hanya setengah dari harga sebelum Tanah Abang sempat tertata rapi pada era mantan Gubernur Basuki Tjahaja Purnama.

Maesaroh (42), seorang PKL yang berjualan di trotoar, mengaku turun ke jalan karena tahu harga sewa yang murah tersebut. Dia juga memiliki toko di Pasar Blok F Tanah Abang.

"Di kios biar suami saya yang jaga, saya pindah ke sini. Harga sewanya murah cuma Rp 500.000 sebulan, tapi yang beli lebih banyak," kata Maesaroh, Rabu.