Berkat Ribuan Pasang Mata Pantau R-APBD DKI 2018...

Dari sana, masyarakat bisa menilai sendiri sejumlah anggaran yang tidak efektif atau pemborosan. Di media sosial sempat heboh soal anggaran kolam ikan DPRD DKI Jakarta hingga kunjungan kerja anggota Dewan. Sedikit banyak sorotan ini berpengaruh pada pembahasan di forum Banggar.

Anggota Banggar DPRD DKI Jakarta, Bestari Barus, mengatakan, sorotan publik itu berguna dalam pembahasan anggaran. Sebab, selama pembahasan anggaran mereka tidak mendapat salinan draf anggaran dari komisi lain.

"Tiga tahun jadi anggota Dewan, ini pembahasan terunik karena kami enggak dapat satuan tiga. Kami enggak tahu juga bagaimana ceritanya di komisi lain," ujar Bestari di Gedung DPRD DKI Jakarta, Jalan Kebon Sirih, Selasa (28/11/2017).

Dengan adanya sorotan dari publik, anggota Dewan bisa mengetahui dinamika pembahasan dari komisi lain. Seperti topik tentang Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP) yang dibahas di Komisi C.

Berkat sorotan masyarakat, anggota Dewan di komisi lain mengetahui permasalahan itu dan bisa mendiskusikannya pada Banggar besar. Meski demikian, pada akhirnya anggaran TGUPP tidak berubah.

"Jadi kami terbantu juga dengan sorotan masyarakat ini," kata Bestari.

Sorotan publik juga mampu mengevaluasi anggaran. Terbukti, forum Banggar membahas anggaran kolam ikan dan kunjungan kerja yang ramai dibicarakan. Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi memerintahkan menghapus anggaran kolam Rp 620 juta.

Sebab, dia gerah menjadi sorotan publik karena dituding sebagai pihak yang mengusulkan anggaran itu. Prasetio menegaskan dia tidak pernah mengusulkan renovasi kolam.

Selain kolam, anggaran kunjungan kerja juga dievaluasi berkat adanya sorotan dari masyarakat.

Anggaran kunker yang awalnya Rp 107,7 miliar menjadi Rp 64,7 miliar tahun 2018. Anggaran itu berkurang Rp 43 miliar. DPRD DKI mengakui ada kekeliruan koefisien pengali yang disusun oleh Sekretariat Dewan.

Betkat sorotan publik juga, terungkap Dinas Pendidikan DKI Jakarta memberikan hibah Rp 40,2 miliar untuk Himpunan Pendidikan dan Tenaga Kependidikan Anak Usia Dini Indonesia (Himpaudi). Pada akhirnya, dana hibah itu memang tetap dianggarkan dalam R-APBD 2018.

Namun, masyarakat menjadi tahu Himpaudi DKI sebagai yayasan yang menerima hibah tidak mempunyai alamat kantor yang jelas dan masih menumpang di kantor lain.

Nilai R-APBD DKI 2018 setelah pembahasan tidak berubah banyak. Nilainya menjadi Rp 77,117 triliun. Rencananya, sidang paripurna dilakukan pada Kamis, 30 November 2017.

Anies bersyukur

Beberapa waktu lalu, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengaku bersyukur banyak warga yang memantau pos-pos anggaran yang ada dalam R-APBD DKI 2018. Anies mendapat banyak masukan ketika masyarakat menemukan anggaran yang kurang efisien. 

"Dalam perjalanan enam minggu ini, ada ribuan item dan alhamdulillah ada ribuan pasang mata yang ternyata ikut memperhatikan, ikut mencari di mana hal-hal yang tidak tepat," kata Anies.

"Dengan demikian, kami bisa melakukan koreksi," tambah Anies. 

Anies mengatakan, anggaran yang kini menjadi R-APBD disusun dalam proses yang panjang. Dia berterima kasih karena masyarakat Jakarta mengkaji kembali anggaran yang penyusunannya dimulai sebelum Anies menjabat. Anies berharap pembahasan anggaran tahun ini bisa lebih baik tahun depan. 

"Kami tahu proses rancangannya panjang. Tidak sesuatu yang singkat dan ini menjadi bahan bagi kami untuk melakukan lebih baik pada tahun-tahun ke depan," ujar Anies.