Pengelola Rusun Kesulitan Tertibkan Penunggak Sewa di Rusun Marunda

Yasin mengatakan, setiap kali pihaknya akan melakukan penertiban suasana langsung menjadi gaduh sehingga rencana eksekusi pun batal.

"Kami sudah kirim surat (peringatan) kesatu, kedua, ketiga, terkait hutangnya tidak terealisasi. Sebelum eksekusi sudah pada demo ke DPRD, ke Gubernur, ke mana-mana, sehingga akhirnya urung dilakukan," kata Yasin saat dihubungi, Senin (2/4/2018).

Akibatnya, UPRS hanya bisa memberikan peringatan tertulis kepada warga untuk membayar tunggakan. Belum pernah ada eksekusi berupa pengosongan unit akibat tunggakan sewa.

"Belum ada (langkah pengusiran), paling kami hanya bersurat. Prosedur untuk melakukan penindakan itu kami ada, eksekusinya yang belum," katanya.

Karena itu, Yasin berharap ada dukungan dan perlindungan bagi UPRS Marunda untuk menertibkan para penghuni yang menunggak biaya sewa. Menurut dia, secara aturan UPRS berhak untuk melakukan penertiban tersebut

"Saya ini posisinya serba salah. Makanya kalau saya didukung sesuai dengan aturan ya sudah kami tindak, tapi kan banyak kepentingan di situ," kata Yasin.

Yasin mengatakan, ada 50-an persen penghuni rusun yang menunggak biaya sewa. Ia menyebut nilai tunggakan tersebut telah mencapai miliaran Rupiah.