Sandiaga Ingin PNS Bisa Cerahkan Publik soal Anggaran

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno menginginkan agar PNS DKI bisa mencerahkan publik soal anggaran.

Hal ini disampaikannya saat membuka sosialisasi Perpres Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa.

"Di sosial media ada anggaran sangat menarik mengenai anggaran kita dan ini banyak yang melihat padahal pengadaan kita sudah melalui LKPP, lampu, tong sampah hits banget kemarin. Ini semua sudah masuk proses tapi ini masyarakat belum mengerti bagaimana kita bisa memahami supaya bisa memberi pencerahan bukan hanya kepada lingkungan, tapi kepada publik," kata Sandiaga di Balai Kota, Rabu (6/6/2018).

Menurut Sandiaga, sejak beberapa tahun lalu sistem pengadaan sudah transparan dan akuntabel. Ia mempersilakan publik untuk membedah anggaran DKI yang tersedia online.

"Teman-teman juga silakan membedah, semuanya elektronik akan dilakukan juga transparansi secara publik. Ini komitmen dari pada kita mudah-mudahan lebih bisa berkeadilan ke depan, bisa juga menghadirkan satu sistem pengadaan barang dan jasa yang memberikan dorongan kepada ekonomi kita untuk meningkatkan pelayanan publik dan meningkatkan lapangan kerja," kata Sandiaga.

Ketentuan pengadaan barang dan jasa diperbarui oleh Presiden Joko Widodo melalui Perpres 16 Tahun 2018. Pemprov DKI menargetkan aturan baru itu bisa dilaksankan mulai 1 Juli 2018.