Pembangunan 3 Rusun Batal, Bagaimana Nasib Belasan Ribu Warga yang Menunggu?

JAKARTA, KOMPAS.com - Ada lebih kurang 14.000 warga yang namanya tercatat dalam daftar tunggu di Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman DKI Jakarta. Mereka menanti-nanti kapan bisa mendapatkan unit rusun dengan sewa murah dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Di tengah belasan ribu warga yang menunggu, Dinas Perumahan memutuskan untuk mematikan anggaran pembangunan 3 rusun baru tahun ini. Lalu bagaimana nasib warga yang sudah bertahun-tahun mengantre?

"Masyarakat pasti menunggu lah, kan kami selain menyiapkan rusun sewa kan juga ada DP 0," ujar Plt Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman DKI Jakarta Meli Budiastuti di Gedung DPRD DKI, Rabu (8/8/2018).

Meli mengatakan sebenarnya daftar tunggu sebanyak 14.000 itu akan berkurang tahun ini. Sebab ada 9.800 unit rusun yang bisa dihuni warga berpenghasilan rendah. Sebanyak 9.800 unit itu merupakan hasil pembangunan pada tahun anggaran 2017 yang selesai pada tahun 2018.

Meli mengatakan pihaknya akan melakukan verifikasi terhadap warga yang mengantre itu. Pemprov DKI harus memastikan bahwa yang menempati rusun benar-benar warga tidak mampu.

"Kan tidak mungkin masyarakat atas kami layani, harus yang berpenghasilan rendah," ujar Meli.

Masyarakat umum dan terprogram

Meli mengatakan sebenarnya target sasaran penghuni rusun milik Pemprov DKI dibagi dua kategori. Kategori pertama adalah masyarakat umum yaitu mereka yang memang mendaftar untuk menyewa rusun Pemprov DKI.

Mereka biasanya berpenghasilan rendah. Kategori kedua adalah masyarakat terprogram yaitu mereka yang terdampak penertiban Pemprov DKI.

"Itu ada kalau kita ada program pemataan kota, penertiban, revitalisasi, dan sebagainya," kata Meli. 

Pada pemerintahan sebelumnya, jumlah masyarakat terprogram yang dipindahkan ke rusun ada banyak. Mereka adalah warga yang tempat tinggalnya ditertibkan oleh Pemprov DKI.

Jika tidak ada masyarakat terprogram, maka sisa rusun yang ada baru diberikan kepada masyarakat umum.

Meli mengatakan 9.800 unit yang tersedia saat ini belum tentu diisi masyarakat umum semua, kecuali tidak ada masyarakat terprogram.

"Jadi selama tidak ada kebutuhan menampung warga terelokasi, masyarakat umum bisa ditampung ke semua (unit) yang 9.800 itu," kata Meli.