Salin Artikel

Sidang Adjudikasi, Taufik dan KPU DKI Adu Bukti

Agenda persidangan yang digelar di Kantor Bawaslu DKI Jakarta pada Kamis ini adalah pembuktian kedua belah pihak.

Dalam persidangan yang dipimpin oleh Komisioner Bawaslu DKI Jakarta Puadi tersebut, masing-masing pihak menunjukkan sejumlah dokumen sebagai pendukung argumennya.

Sekretaris Lembaga Advokasi Gerindra DPD DKI Jakarta Mohamad Taufiqurrahman selaku kuasa hukum Taufik menyampaikan, pihaknya menunjukkan dokumen aturan-aturan yang bertentangan dengan Peraturan KPU No 20 Tahun 2018.

"Bukti-bukti yang kami ajukan sesungguhnya bersifat normatif di mana kami mengajukkan aturan-aturan yang secara jelas bertentangan dengan pemberlakuan Pasal 4 Ayat 3 yang diterapkan KPUD," kata Taufqirurrahman seusai sidang.

Pihaknya juga melampirkan sejumlah dokumen persyaratan pencalonan yang sebelumnya telah dikumpulkan kepada KPU DKI Jakarta.

Sementara itu, Komisioner KPU DKI Jakarta Nurdin menyatakan, bukti-bukti yang diserahkan pihaknya antara lain Peraturan KPU No 5 Tahun 2018, sejumlah surat edaran yang diterbitkan KPU, dan dokumen tekait tahapan pencalonan legislatif.

"Kami menyerahkan surat edaran dari KPU RI terkait dengan informasi dan imbauan untuk memberlakukan caleg yang terpidana korupsi, bandar narkoba, dan kejahatan seksual terhadap anak apabila sudah inkrach, sudah ada putusannya maka yang sebelumnya BMS (belum memenuhi syarat) menjadi TMS (tidak memenuhi syarat)," kata Nurdin.

Sidang yang dimulai pukul 10.22 WIB itu selesai sekira pukul 12.00 WIB dan akan dilanjutkan pada Jumat (24/8/2018) besok dengan agenda pemeriksaan saksi ahli.

Sidang digelar atas gugatan Taufik terhadap KPU lantaran ia tidak memenuhi syarat (TMS) sebagai calon legislatif pada Pemilu 2019.

Taufik dianggap TMS karena berdasarkan Peraturan KPU No 20 Tahun 2018, seorang mantan narapidana kasus korupsi seperti dia tidak dapat mencalonkan diri pada pileg.

Sementara itu, menurut Taufik, PKPU 20 Nomor 20 Tahun 2018 itu bertentangan dengan UU No 17 Tahun 2017 tentang Pemilu.

UU tersebut menyatakan, seorang mantan narapidana yang telah menjalani masa hukuman selama lima tahun atau lebih, boleh mencalonkan diri selama yang bersangkutan mengumumkan pernah berstatus sebagai narapidana kepada publik.

Adapun Taufik divonis 18 bulan penjara pada 27 April 2004 karena dinyatakan terbukti merugikan  negara sebesar Rp 488 juta dalam kasus korupsi pengadaan barang dan alat peraga Pemilu 2004.

Saat itu, pria yang kini menjabat sebagai Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta itu menjadi Ketua KPU DKI Jakarta.

https://megapolitan.kompas.com/read/2018/08/23/13580951/sidang-adjudikasi-taufik-dan-kpu-dki-adu-bukti

Terkini Lainnya

Pedagang Kerak Telor Kompak Bungkam Saat Ditanya Harga Sewa Lapak di PRJ

Pedagang Kerak Telor Kompak Bungkam Saat Ditanya Harga Sewa Lapak di PRJ

Megapolitan
Satpol PP Jakbar Bakal Bina Pedagang Makanan yang Pakai Bahan Kimia dan Tidak Steril

Satpol PP Jakbar Bakal Bina Pedagang Makanan yang Pakai Bahan Kimia dan Tidak Steril

Megapolitan
Pedagang Kerak Telor Naikkan Sedikit Harga Dagangan Selama Jualan di PRJ

Pedagang Kerak Telor Naikkan Sedikit Harga Dagangan Selama Jualan di PRJ

Megapolitan
Polisi Pastikan Tak Ada Intervensi Dalam Penyidikan Kasus Dugaan Pemerasan Firli Bahuri

Polisi Pastikan Tak Ada Intervensi Dalam Penyidikan Kasus Dugaan Pemerasan Firli Bahuri

Megapolitan
Siswi SMP Jakarta yang Olok-olok Palestina Akan Dibina dan Diberikan Wawasan Kebangsaan

Siswi SMP Jakarta yang Olok-olok Palestina Akan Dibina dan Diberikan Wawasan Kebangsaan

Megapolitan
Ketika Jokowi Blusukan ke Stan Jakarta Fair di Malam Pembukaan, Pengunjung Langsung Berkerumun

Ketika Jokowi Blusukan ke Stan Jakarta Fair di Malam Pembukaan, Pengunjung Langsung Berkerumun

Megapolitan
Polisi Tangkap Paman yang Diduga Cabuli Kakak-Beradik di Tapos Depok

Polisi Tangkap Paman yang Diduga Cabuli Kakak-Beradik di Tapos Depok

Megapolitan
Heru Budi: Berawal dari Pameran Kecil, PRJ Bertransformasi Jadi Modern

Heru Budi: Berawal dari Pameran Kecil, PRJ Bertransformasi Jadi Modern

Megapolitan
Temukan Mie Berformalin di Kota Tua, BBPOM Peringatkan Masyarakat Hati-hati Beli Mie Kuning Kiloan

Temukan Mie Berformalin di Kota Tua, BBPOM Peringatkan Masyarakat Hati-hati Beli Mie Kuning Kiloan

Megapolitan
Kanit K9: Kalau Anjing Tantrum, Bisa Jadi Ada yang Salah dengan Pawangnya

Kanit K9: Kalau Anjing Tantrum, Bisa Jadi Ada yang Salah dengan Pawangnya

Megapolitan
Bahagianya Pedagang Kerak Telor Menyambut Jakarta Fair 2024: Senang Bisa Dagang Lagi...

Bahagianya Pedagang Kerak Telor Menyambut Jakarta Fair 2024: Senang Bisa Dagang Lagi...

Megapolitan
Sidak Pedagang di Kota Tua, BBPOM Temukan Makanan Mengandung Boraks dan Formalin

Sidak Pedagang di Kota Tua, BBPOM Temukan Makanan Mengandung Boraks dan Formalin

Megapolitan
Toko Jam Tangan Mewah di PIK 2 Rugi Rp 14 Miliar akibat Dirampok

Toko Jam Tangan Mewah di PIK 2 Rugi Rp 14 Miliar akibat Dirampok

Megapolitan
Tak Terima Motornya Dilempari Batu, Pria di Koja Aniaya Empat Orang dengan Parang

Tak Terima Motornya Dilempari Batu, Pria di Koja Aniaya Empat Orang dengan Parang

Megapolitan
Kanit K9: Sebenarnya Anjing Itu Tidak Perlu Dipukul...

Kanit K9: Sebenarnya Anjing Itu Tidak Perlu Dipukul...

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke