Bawaslu dan Dishub Copot Stiker Bergambar Paslon Capres di Angkot Tangsel

Acep mengatakan, stiker yang dipasang berjenis one way yang ditempel di kaca belakang mobil.

"Kami sudah tertibkan bersama Dishub (Tangsel). Kalau kemarin sih bilang yang punya angkot (yang pasang). Dia enggak mau menyebutkan itu dari tim relawan atau apa, enggak. Yang punya angkot aja," ujar Acep saat ditemui di Mapolres Tangsel, Jumat (7/12/2018).

Acep mengatakan, pemasangan stiker one way tidak dipermasalahkan dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) maupun Peraturan Bawaslu. Namun, pemasangan stiker one way di angkot menyalahi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Ditambah stiker tersebut berkonten kampanye sehingga Dishub Tangsel meminta rekomendasi dari Bawaslu DKI.

Para sopir mengaku pemasangan stiker diminta langsung oleh pemilik angkot. Bawaslu tidak memeriksa pemilik angkot karena pemasangan stiker melanggar UU Lalu Lintas, bukan aturan Pemilu.

"Kalau pengakuan kemarin yang kami tertibin, karena angkotnya yang punya angkot. Kenapa pasang karena yang punya angkotnya (yang) minta pasang," ujar Acep.

"Rekomendasi itu jangan diartikan kalau ada rekomendasi berarti ada pelanggaran," kata Acep.

Hingga awal Desember, Bawaslu Tangsel telah menerima 27 laporan dan temuan dugaan pelanggaran kampanye.

Laporan dan temuan tersebut berupaya pemasangan APK yang tidak sesuai tempat, perusakan APK, dan aparatur sipil negara (ASN) yang tidak mengundurkan diri meski telah mencalonkan diri sebagai anggota legislatif.

Untuk kasus ASN telah dilaporkan ke pengawas ASN dan para calon telah resmi mundur dari statusnya sebagai pegawai negeri sipil (PNS).