Menanti Pendatang Ibu Kota Jakarta Usai Lebaran...

"Kalau catatan sampai tadi malam baru sekitar 50 persen, catatan kendaraan pribadi yang kembali ke Ibu Kota. Itu catatan Dinas Perhubungan," kata Anies di Balai Kota DKI Jakarta, Senin pagi.

Sementara menurut Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) DKI Jakarta Dhany Sukma, dari 7,8 juta pemudik, baru 4,3 juta yang masuk.

"Itu pantauan sampai dengan tadi pagi. Nanti selisihnya (yang pergi dan yang pulang) dipantau sana," ujar Dhany.

Dhany mengatakan, pihaknya akan terus memantau pergerakan warga. Jumlah pendatang nantinya akan bisa diketahui dari selisih warga yang pergi dengan yang pulang.

"Pendataan untuk pendatang selesai setelah arus balik H+7," kata Dhany.

Dari Jawa Tengah

Dhany menyebut Jawa Tengah sebagai provinsi yang menyumbang pendatang terbanyak ke Jakarta.

"Jawa Tengah paling banyak masuk, kedua Jawa Barat," kata Dhany.

Menurut Dhany, kesimpulan ini didapat dari pendataan yang dilakukan Dukcapil tiap tahunnya.

Data yang sama juga menunjukkan mayoritas pendatang, menetap di Ibu Kota untuk mengadu nasib. Sebagian besar bekerja di sektor swasa.

"Kalau dari data yang masuk ke kita, mayoritas 31 persen di sektor swasta," ujar Dhany.

Setelah bekerja, alasan kedua datang ke Jakarta yakni untuk sekolah. Porsinya kurang lebih 23 persen dari total pendatang.

"Apalagi berbarengan kelulusan anak sekolah. Sehingga mereka datang banyak juga menimba ilmu dan sekolah," ujar Dhany.

Dhany juga mengungkapkan selama dua tahun terakhir, tren pendatang bergeser. Jumlah pendatang tak sebanyak dulu.

Pada 2018 lalu, warga yang keluar atau tak lagi menjadi warga DKI mencapai 174.000. Sementara yang masuk atau warga baru sebanyak 151.000.

"Artinya yang keluar itu lebih banyak. Itu tren dua tahun terakhir loh," ujar Dhany.

Operasi Bina Kependudukan

Dukcapil akan menggelar Pelayanan Bina Kependudukan pada 14-25 Juni 2019. Pelayanan yang dimaksud berupa mendata pendatang.

"Tanggal 14 sampai tanggal 25 Juni. Setelah datang semua baru kita data," ujar Dhany.

Menurut Dhani, pendataan awal akan dilakukan pengurus RT dan RW serta kader Dasawisma. Mereka akan mendatangi warganya satu per satu, lalu melaporkan berapa banyak jumlah pendatang.

Dhany memastikan tak ada yang beda dari pelayanan tahun ini. Pelayanan kependudukan untuk pendatang rutin digelar setelah Lebaran.

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengganti namanya menjadi Pelayanan Bina Kependudukan. Sebelumnya, kegiatan ini bernama Operasi Yustisi, kemudian diganti menjadi Operasi Bina Kependudukan.

"Pendataan melibatkan RT dan RW. jadi RT dan RW melakukan pendataan. Sehingga dari pendataan itu akan teridentifikasi mana spot atau area yang dominan pendatang barunya," ujar Dhany.

Setelah didata, Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil masing-masing wilayah akan menetapkan lokasi yang banyak pendatang. Di sana, Dukcapil akan menyediakan layanan pencatatan sipil bagi pendatang.

"Kita akan utamakan atau prioritaskan bukan hanya warga nonpermanen, tapi juga warga Jakarta yang juga tidak memiliki dokumen kependudukan. Misalnya tidak punya akta kelahiran, kita penuhi kebutuhannya dengan dokumen yang sifatnya kependudukan," ujar Dhany.

Di luar itu, pendatang bisa melaporkan secara mandiri ke kelurahan terdekat.

"Idealnya kalau kita menyadari sebagai warga negara kan sebaiknya dilakukan pelaporan. Sekarang kita punya pelayanan di kelurahan," kata Dhany.

Menurut Dhany, setelah melapor, pendatang akan menerima surat keterangan domisili sementara (SKDS). Surat itu harus diperbarui setiap setahun sekali.

"Yang kita sasar di mana dia tinggal, tujuannya apa. Nanti kan ada data output yang kita jadikan bahan dasar untuk perangkat daerah (dinas-dinas) yang lain," ujar Dhany.

Sedangkan bagi yang ingin menetap permanen di DKI, Dhany mengatakan warga bisa pindah domisili dan memiliki KTP DKI. Syaratnya, membawa surat keterangan pindah domisili dari daerah asal.

"Kalau dia ada keinginan pindah permanen, secara migrasi, berarti secara sistem lepaskan status kependudukan di daerah asal. Harus ada surat pindah ke DKI. Harus ada kejelasan siapa yang menjamin terkait tempat tinggalnya. apakah bersama famili, kost, kontrak, atau punya tempat tinggal sendiri," kata Dhany.