BPN Kota Bekasi: Demo Korban Gusuran Pekayon-Jakasetia Salah Alamat

BEKASI, KOMPAS.com - Kepala Subseksi Sengketa, Konflik, dan Perkara Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Bekasi, Dandun Wibowo, menyebut bahwa aksi unjuk rasa warga korban gusuran Pekayon-Jakasetia di depan kantornya pada Rabu (11/9/2019) salah alamat.

Sebagai informasi, warga korban gusuran Pekayon-Jakasetia masih bertahan menuntut Kantor BPN Kota Bekasi menerbitkan surat blokir atas pendaftaran sertifikat tanah di lahan gusuran Pekayon-Jakasetia yang masih diperjuangkan warga sejak 3 tahun belakangan.

Surat itu untuk mencegah kepemilikan tiba-tiba atas lahan tersebut oleh suatu pihak ketika warga menempuh jalur hukum.

"Dasarnya apa kita blokir? Harusnya gugat, baru jadi dasar gugatan kalau buat kami melakukan blokir. BPN hanya bisa bergerak di lahan yang sudah didaftarkan sertifikatnya," ujar Dandun pada Kompas.com, Rabu sore.

Sementara itu, BPN telah merilis data bahwa lahan gusuran Pekayon-Jakasetia sampai saat ini tidak dimiliki siapa pun. Pemerintah Kota Bekasi yang menggusur rumah-rumah warga di situ pada 2016 pun bukan pemilik tanah. Sedangkan, warga menguasai lahan itu sudah lebih dari 20 tahun dan rutin membayar tagihan listrik dan air.

"Kalau di demo mereka bilang menguasai di situ dasarnya apa? Kalau menghuni di atas 20 tahun dan bayar listrik itu enggak bisa jadi dasar (permohonan blokir)," kata Dandun.

Ia kembali menegaskan bahwa BPN Kota Bekasi cuma bisa menerbitkan surat blokir pada tanah yang sudah bersertifikat. Dandun dan jajaran tak sanggup bergerak tanpa hitam di atas putih, padahal faktanya terjadi sengketa dan perlawanan di atas lahan gusuran Pekayon-Jakasetia.

"Berdasarkan gugatan saja kalau mereka mau blokir. Kita enggak bisa mengeluarkan apa yang mereka minta," kata Dandun.

Di sisi lain, warga korban gusuran Pekayon-Jakasetia masih bertahan di Kantor BPN Kota Bekasi, Rabu (11/9/2019) sore.

"Surat ini menjadi penting buat warga, karena memang kami punya ketakutan saat penggusuran 2016, memang pemkot tidak mengikuti prosedur hukum itu. Kami ingin mengamankan objek tanahnya, karena sekarang mereka (warga korban gusuran) tidak punya rumah, makanya kalau proses (pendaftaran sertifikat tanah oleh pihak lain) itu diblokir, warga akan tenang," jelas Khairin Sangaji, mahasiswa yang tinggal bersama warga korban gusuran Pekayon-Jakasetia hampir tiga tahun terakhir, Rabu petang.