Kemendagri Tolak Usulan Tenaga Ahli untuk Tiap Anggota DPRD DKI

Kemendagri menolak usulan itu saat DPRD DKI Jakarta mengonsultasikan tatib yang mereka susun pada Jumat (20/9/2019).

"(Yang dievaluasi) tenaga ahli salah satunya, dievaluasi jumlahnya," ujar Wakil Ketua sementara DPRD DKI Jakarta Syarif saat dihubungi, Senin (23/9/2019).

Syarif menjelaskan, usulan tenaga ahli untuk setiap anggota DPRD DKI ditolak karena tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib DPRD Provinsi, Kabupaten, dan Kota.

PP Nomor 12 Tahun 2018 merujuk pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dan PP Nomor 12 Tahun 2018 hanya mengatur kelompok pakar atau tim ahli untuk alat kelengkapan DPRD.

"Selama belum berubah PP Nomor 12 Tahun 2018 yang mengatur pedoman tata tertib, kita enggak bisa keluar dari koridor itu. Iya (tenaga ahli hanya untuk alat kelengkapan DPRD), tambah satu untuk fraksi," kata Syarif.

DPRD DKI Jakarta, lanjut Syarif, akhirnya merevisi usulan tenaga ahli sesuai dengan arahan Kemendagri.

Selain usulan tenaga ahli untuk tiap anggota DPRD, ada beberapa usulan dalam tatib yang juga dievaluasi Kemendagri. Namun, Syarif belum mau menjelaskan usulan-usulan yang direvisi itu.

"Yang direvisi ada sekitar 20-30 persen. Itu sedikit kok yang direvisi sama Kemendagri," ucapnya.

Syarif menyatakan, DPRD DKI akan menyerahkan tata tertib yang telah diperbaiki sesuai arahan Kemendagri ke Kemendagri pada Selasa (24/9/2019) sore.

DPRD DKI sebelumnya mengusulkan tenaga ahli untuk setiap anggota.

Pelaksana tugas Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri Akmal Malik mengatakan, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah tidak mengatur tentang tenaga ahli untuk anggota DPRD.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 hanya mengatur kelompok pakar atau tim ahli untuk alat kelengkapan DPRD, bukan untuk masing-masing anggota DPRD.

Aturan mengenai kelompok pakar atau tim ahli untuk alat kelengkapan DPRD provinsi tercantum dalam Pasal 201 Ayat 2 dan Pasal 203 Undang-Undang tersebut.

Honor kelompok pakar atau tim ahli untuk alat kelengkapan DPRD bisa dibebankan pada APBD.

"Kalau yang dimaksud tenaga ahli adalah bagian dari tim ahli atau kelompok pakar yang dialokasikan biayanya di setiap alat kelengkapan DPRD, itu boleh (dalam APBD), tapi tidak menempel pada setiap anggota, mereka terhimpun dalam setiap alat kelengkapan DPRD," kata Akmal, Selasa (3/9/2019).