Catatan Dua Tahun Kepemimpinan Anies dari Wakil Rakyat Kebon Sirih...

JAKARTA, KOMPAS.com - Dua tahun lalu pada 16 Oktober 2017, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan beserta wakilnya Sandiaga Uno disumpah menjadi pemimpin rakyat Ibu Kota.

Namun, Sandiaga mengundurkan diri pada 10 Agustus 2018 karena mencalonkan diri sebagai calon wakil presiden pada Pilpres 2019.

Meski berjalan sendirian, Anies tetap harus menuntaskan program yang ia janjikan selama masa kampanye. Termasuk program yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) DKI Jakarta Tahun 2018-2022.

Sebagian program tersebut sudah mulai berjalan, namun tak sedikit pula programnya yang dianggap tak berbuah hasil.

Catatan mengenai dua tahun kepemimpinan Anies ini pun tak hanya datang dari masyarakat namun juga dari anggota DPRD DKI Jakarta.

Sejumlah program Anies disorot seperti rumah dengan uang muka atau down payment (RP) 0 rupiah, OK Oce, hingga masalah kebersihan di Jakarta.

Sorotan program rumah DP 0 rupiah

Salah satu program yang paling banyak disorot dalam 2 tahun masa tugas Anies adalah rumah DP 0 rupiah.

Program ini memang program unggulan Anies dan Sandi kala kampanye untuk menyediakan hunian yang layak namun murah bagi warga Jakarta.

Salah satu fraksi yang menyoroti program ini datang dari partai pengusung Anies-Sandi yakni Partai Keadilan Sejahtera (PKS).

Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PKS Abdurrahman Suhaimi mengatakan bahwa pembangunan rumah tersebut tergolong lambat.

"Misalnya di DP nol rupiah itu, saya melihat kurang cepat karena itu menjadi prioritas. Itu sudah jalan. Buktinya di Pondok Kelapa misalnya kan. Tapi harapannya itu masyarakat segera hasil lain. Harapan DP nol rupiah itu disegerakan dengan proses lebih cepat lagi," ucap Suhaimi saat dikonfirmasi, Rabu (16/10/2019).

Selain itu, Suhaimi menyebutkan ada sebagian warga yang merasa harga rumah DP 0 rupiah per unitnya masih tinggi.

Menurutnya ada dua opsi untuk mengatasi harga yang masih tinggi ini yakni harga rumah diturunkan atau penghasilan masyarakat yang harusnya naik.

"Seperti DP 0 rupiah. Program itu harapan masyarakat tinggi, tapi masyarakat masih merasa harga tinggi misalnya. Apakah itu diturunkan, mungkin. Atau penghasilan masyarakat miskinnya dipacu agar bisa memiliki rumah DP 0 rupiah," kata dia.

Politisi PKS ini menambahkan, lokasi untuk program DP 0 rupiah harus diperbanyak lagi agar semakin banyak masyarakat yang bisa memiliki rumah pribadi.

Sorotan mengenai program DP 0 rupiah lagi-lagi datang dari partai pendukung Anies yaitu Fraksi Partai Gerindra.

Senada dengan Suhaimi, anggota Fraksi Partai Gerindra DPRD DKI Jakarta Syarif menyebut program DP 0 terlambat direalisasikan.

Target awal realisasi rumah DP Rp 0 adalah tahun 2018, namun mundur satu tahun dan hanya dibuat 780 unit di Klapa Village, Jakarta Timur.

"Waktu pertama dilantik atau janji kerja Pak Anies dan Sandi itu kan program DP Rp 0 bisa dilaksanakan tahun 2018 baru bisa terealisasikan tahun ini pas HUT DKI. Harusnya kita berharap tahun 2019 akhir ini kita sudah dapat 2.000 unit tapi tidak tercapai," ujarnya.

OK OCE yang mendadak berubah nama

Lalu terkait program unggulan lainnya saat kampanye, yakni penciptaan lapangan kerja melalui OK OCE yang belakangan diubah namanya menjadi PKWT (pengembangan kelompok wiraswasta terpadu) tercatat baru menyerap 20 ribu tenaga kerja.

Padahal dalam dua tahun ini seharusnya sudah ada 50 ribu tenaga kerja berdasarkan janjinya.

"Soal PKWT pada saat dilantik me-launching supaya ada pergerakan cepat dari enterpreneur targetnya 5 tahun 200.000 lapangan kerja baru, tapi tahun kedua ini saya mencatat tidak lebih dari 20.000. Sisa waktu tiga tahun lagi mudah-mudahan bisa tercapai 200.000," kata dia.

Menurut dia, ada beberapa kendala sehingga pencapaian tak sesuai dengan target awal yang ditetapkan oleh Anies dan Sandi saat itu.

Sedangkan untuk penciptaan lapangan kerja melalui PKWT terhambat pada tahap ketujuh atau tahap permodalan karena berhubungan dengan bank.

Kebanyakkan peserta akhirnya tak mendapatkan modal dan tak bisa melanjutkan usahanya melalui OK OCE.

"Saat ini banyak yang mengeluhkan hasil pelatihan wirausaha itu tidak bisa ditindaklanjuti ke permodalan. Lagi-lagi bank dan OJK punya aturan sendiri, itu lah pelambatan," ucap politisi Gerindra ini.

Penanganan banjir

Catatan lain datang dari Fraksi PDI-P. Ketua Fraksi PDI-P DPRD DKI Jakarta Gembong Warsono memiliki beberapa catatan dan masukan untuk Anies.

Ia mendorong agar Anies bisa mengerjakan program-program prioritas atau program yang penting bagi Jakarta, salah satunya adalah mengantisipasi banjir.

"Program prioritas itu apa? Salah satunya bagaimana antisipasi Pak Anies, ketika Pak Anies menghadapi musim penghujan. Antisipasinya bagaimana? Apakah hari hari ini Pak Anies sudah memprediksikan langkah antisipasi banjir, bagaimana," ucap Gembong.

Menurut dia program mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan yang bernama naturalisasi itu pun tak kunjung terlaksana.

Perilaku bersih masyarakat

Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PAN Zita Anjani menyoroti masalah kebersihan di Jakarta selama masa kerja Anies.

Menurut Zita, perilaku dan gaya hidup masyarakat Jakarta terkait hal kebersihan masih sangat tertinggal dibandingkan kota lain seperti kota-kota di Jepang.

"Kami juga menyoroti soal kebersihan di Jakarta, masih belum mencerminkan maju kotanya, bahagia warganya. Rumah-jamban jadi satu, konsep kebersihan masih kurang, beda dengan Jepang walapun rumah kecil-kecil, tapi penduduk paham kebersihan, daur ulang, dan memilah sampah," kata Zita.

"Menggambarkan sebuah kota itu maju, ada pada warganya, budaya warganya, bukan bangunan-bangunannya semata. Masalah DKI harus dibenahi dari hilir, yakni perilaku dan gaya hidup," lanjut dia.

Putri Wakil Ketua MPR RI Zulkifli Hasan itu menginginkan agar Anies lebih bisa memberikan perhatian pada bagaimana mengubah perilaku masyarakat terkait kebersihan.

"Setiap sen uang rakyat digunakan untuk mengubah perilaku masyarakat, meninggalkan hal-hal yang membuat kualitas hidup kota menurun. Kehidupan kota yang benar-benar berkualitas dan berkelanjutan," kata dia.

Ia meminta agar Pemprov DKI Jakarta tak sekadar membersihkan sampah-sampah masyarakat tetapi juga memberikan edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat terkait pengelolaan sampah secara mandiri.

Lalu bagaimana dua tahun kepemimpinan Anies menurutmu?