Sempat Dicoret, Pembangunan SMK 74 Akhirnya Disahkan DPRD DKI sebagai Boarding School

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi E/Bidang Kesejahteraan Rakyat DPRD DKI Jakarta mengesahkan anggaran pembangunan SMK Pariwisata 74 melalui rapat bersama Dinas Pendidikan DKI Jakarta, Sabtu (7/12/2019) malam.

Pengesahan dilakukan usai rapat berlangsung alot, di mana anggota dewan terbelah pendapatnya untuk menyepakati pembangunan SMK 74 sebagai boarding school (sekolah asrama) pada 2020.

Sebagian berpendapat bahwa usulan ini tak dilengkapi kajian matang. Sebagian lagi berharap bahwa kajian dapat dilengkapi sembari pembangunan gedung dilakukan, karena pembangunan boarding school telah lama dicita-citakan Komisi E DPRD DKI Jakarta.

Setelah dilakukan voting, Ketua Komisi E Iman Satria akhirnya mengetuk palu bahwa anggaran pembangunan SMK 74 akan digelontorkan dalam RAPBD 2020, meski ia secara pribadi tak setuju.

"Kita sudah dengar, baik di-pending atau disetujui sama-sama baik. Memang, saat kita kemarin dua kali kunjungan kerja, Pak Kepala Dinas tidak merespons bahwa kita juga akan bangun boarding school. Tiba-tiba surprise saja, karena kemarin kita sudah putuskan anggaran ditolak," ujar Iman sebelum memulai voting.

"Oleh karena itu, sayang sekali, akan ada mekanisme voting," imbuhnya.

Keputusan diambil melalui mekanisme voting dengan selisih tipis, 8 suara setuju berbanding 7 suara tidak setuju. Voting diambil secara pribadi, bukan atas nama partai, karena anggota satu partai pun beberapa tak sependapat.

"Kami sudah lama di Komisi E, baru kali ini terjadi voting hanya selisih 1. Ini sejarah bagi Komisi E, anggaran yang sudah dicoret disahkan lagi. Ini pelaksanaannya voting, bukan musyawarah mufakat, ini preseden buruk," ujar Merry Hotma dari Fraksi PDI-P yang sejak awal bersikeras ingin menunda pembangunan SMK 74 sampai kajiannya matang.

"Ini sebuah tanda bahwa pelaksanaan boarding school ini punya resistensi tinggi," lanjut Merry berbicara kepada Plt Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta, Syaefuloh Hidayat.

Dengan adanya keputusan itu, DPRD dan Dinas Pendidikan DKI Jakarta juga sepakat mengurangi anggaran pembangunan SMK 74 dari Rp 106 miliar menjadi Rp 100 miliar.

Pemangkasan anggaran itu sehubungan dengan dikuranginya jumlah kelas dari rencana semula 33 menjadi 18.

Anggota dewan tak yakin sekolah baru itu sanggup menampung lebih dari 1.000 siswa dalam 3 tahun pertamanya, jika memaksakan jumlah 33 kelas.

Selain itu, rencananya SMK 74 akan dilengkapi 65 kamar asrama.

Sebelumnya, Jumat (6/12/2019) anggaran Rp 106 miliar untuk membangun SMK 74 dicoret karena dianggap tak masuk akal.

Anggota Komisi E dari Fraksi PDI-P, Ima Mahdiah menyoroti adanya anggaran membangun laboratorium fisika dan kimia padahal sekolah tersebut jurusan pariwisata.

Dalam rapat penyisiran anggaran, Sabtu sore, Ima kembali menyadari bahwa anggaran pembangunan SMK 74 kembali diusulkan oleh Dinas Pendidikan DKI Jakarta.

Plt Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta Syaefuloh Hidayat mengakui, jajarannya tahu bahwa anggaran itu sudah dicoret, namun kembali mengusulkannya sebagai boarding school (sekolah asrama) untuk warga miskin.