Bikin Rute LRT Pulogadung-Kebayoran Lama, Anies Belum Minta Persetujuan Menhub

JAKARTA, KOMPAS.com - Kasubag Humas Direktorat Jenderal Kereta Api Kementerian Perhubungan, Supandi mengatakan hingga saat ini Pemerintah Provinsi DKI Jakarta belum pernah mengajukan persetujuan perihal penetapan jalur Lintas Raya Terpadu (LRT).

Supandi menjelaskan jalur-jalur LRT yang ditenggarai akan berhimpitan dengan jalur MRT tersebut belum dibicarakan di Kementerian Perhubungan hingga ke tahap persetujuan.

"Sampai sekarang Gubernur DKI belum mengajukan persetujuan," ujar dia saat dihubungi Kompas.com melalui pesan teks, Jumat (13/12/2019).

Supandi mengatakan, persetujuan yang dimaksud untuk jalur LRT Pulo Gadung-Kebayoran Lama. Padahal, mekanisme penetapan trase sudah diatur di Peraturan Menteri No 11 tahun 2012.

Supandi menjelaskan, Gubernur DKI Jakarta seharusnya meminta persetujuan dari Menteri Perhubungan sebelum menetapkan trase jalur KA Provinsi.

Meskipun, Dinas Perhubungan DKI Jakarta saat ini masih melakukan evaluasi terhadap usulan trase (jalur) LRT Pulo Gadung-Kabayoran Lama.

"Initinya koordinasi tetap dilakukan dengan stakeholder, dengan pedoman pada aturan yang berlaku," pungkas dia.

Adapun Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Syafrin Liputo mengatakan, moda transportasi massal light rail transit ( LRT) Pulogadung-Kebayoran Lama akan dibangun sepanjang 19,7 kilometer.

LRT tersebut akan dibangun dengan skema pembiayaan kerja sama pemerintah dan badan usaha (KPBU).

"Total 19,7 kilometer, (investasinya) sekitar Rp 15 triliun," ujar Syafrin di Balai Kota DKI Jakarta, Selasa (10/12/2019).

Syafrin menuturkan, LRT Pulogadung-Kebayoran Lama akan melintasi kawasan Senen, Kebon Sirih, hingga Tanah Abang.

"Usulan yang akan kami bangun itu adalah LRT mulai Pulogadung, kemudian Perintis Kemerdekaan, masuk ke Suprapto, Senen, Tugu Tani, Kebon Sirih, Tanah Abang," kata dia.

Dari Tanah Abang, LRT tersebut kemudian akan melintasi Jalan KS Tubun menuju Kebayoran Lama.

"Dari Tanah Abang turun ke KS Tubun, ke Kebayoran Lama, trasenya seperti itu," ucap Syafrin.

Namun jalur tersebut sempat menuai kritik dari Direktur Prasarana Perkeretaapian Ditjen Kereta Api Kementerian Perhubungan karena berhimpitan dengan pembangunan jalur Moda Raya Terpadu (MRT) di koridor timur-barat.