Berbeda dengan Gerindra, PKS Usulkan Voting Tertutup untuk Pemilihan Wagub DKI

Ketua Fraksi PKS Mohammad Arifin mengatakan, fraksinya lebih menginginkan voting secara tertutup dalam pemilihan wakil gubernur DKI. Menurut dia jenis voting itu tercantum dalam draf tata tertib (tatib) yang disusun panitia khusus (pansus) DPRD DKI sebelumnya.

"Kalau mengikuti draf pansus itu tertutup votingnya. Di drafnya ada, draf pansus yang sudah kami pelajari," kata Arifin di Gedung DPRD DKI, Selasa (18/2/2020).

Menurut dia aturan mengenai voting tertutup terdapat dalam pasal 21 draf tatib pemilihan wagub DKI itu.

"Ya draf hasil pansus anggota dewan yang sebelumnya kan kami sepakati pembahasan tatib pemilihan wagub berdasarkan hasil pansus dan di situ disebutkan pasal 21 hasil pansus itu, sepertinya tertutup," ujar dia.

Arifin mengungkapkan, karena voting tertutup terdapat dalam draf tatib maka harus ditaati.

Jika tidak maka harus ada penyusunan ulang tatib yang dilakukan pansus.

"Ya kami ikuti yang disepakati oleh teman-teman yang lamalah, supaya enggak buat yang baru lagi. Nanti kalau buat baru lagi pansus lagi, repot lagi. Kami ingin cepat, supaya jangan kelamaan Pak Gubernur jomblonya. Kasihan," kata dia.

Sementara itu, Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta dari Fraksi Gerindra Mohammad Taufik mengatakan, sudah ada usulan untuk menggelar rapat paripurna pemilihan pengganti Sandiaga Uno itu secara terbuka.

"Ada usulan supaya terbuka, besok kami akan putuskan," ujar Taufik di DPRD DKI Jakarta, Senin.

Ia menjelaskan, usulan agar pemilihan wagub dilakukan secara terbuka sebagai bentuk tanggungjawab DPRD terhadap konstituennya.

Nantinya, anggota Dewan bisa dilihat apakah menyampaikan masukan dan kritik dari warganya.

"Mengapa terbuka? Supaya ada tanggung jawab pada konstituen bahwa saya memilih wagub si A. Ini bagian dari laporan kami ke publik," ungkapnya.

Saat ini ada dua cawagub baru DKI, yakni Nurmansjah Lubis dari PKS dan Ahmad Riza Patria dari Partai Gerindra.

Dua calon tersebut menggantikan dua calon yang sebelumnya sudah diserahkan ke DPRD DKI, yakni Ahmad Syaikhu dan Agung Yulianto.

Nama Riza dan Nurmansjah diserahkan ke DPRD DKI melalui Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan pada 21 Januari lalu.