Meski Sudah Didata, Banyak Warga Miskin Depok Tak Terima Bansos

Hal itu menyusul banyaknya warga yang sudah didata untuk oleh para pengurus lingkungan untuk diajukan, tetapi tidak mendapatkan bantuan uang tunai tersebut.

Salah satunya wilayah di RT 08 RW 03 Kelurahan Depok, Kecamatan Pancoran Mas yang hanya mendapat bansos kas pemerintah untuk delapan Kepala Keluarga (KK), dari total 107 KK yang diajukan.

“Diajukan 107 KK tapi kemarin dari turunnya cuma buat delapan KK,” ujar Ketua RT 08 Rudi ketika kepada Kompas.com, Minggu (19/4/2020).

Rudi mengaku tidak mengetahui secara pasti apa yang menyebabkan bantuan tersebut tidak sebanyak jumlah keluarga yang diajukan, karena pengurus lingkungan hanya diminta untuk melakukan pendataan dan dikirimkan ke pihak kelurahan.

Alhasil, banyak warga yang kecewa karena belum mendapatkan bantuan tersebut.

Padahal, data tersebut sudah diseleksi. Hanya warga kurang mampu yang terdampak pandemi Covid-19 yang masuk dalam data penerima yang diajukan RT.

Rudi pun mempertanyakan proses pemilihan keluarga yang dapat dan tidak. Menurut dia, proses pemilihan itu tidak transparan sehingga membuat warga bertanya-tanya. 

“Ya enggak transparan juga dipilihinnya, kita RT RW mau ngomong apa, engga tahu kan kriteria yang bisa dapat, sama enggak kayak apa,” kata Rudi.

Senada dengan Rudi, Ketua RT 02 RW 06 Kelurahan Cipayung, Kota Depok Suryana mengatakan bahwa pihaknya sudah mengajukan 46 keluarga kurang mampu untuk mendapatkan bansos kas pemkot.

Namun, tidak ada satu pun bantuan yang turun.

“RT saya enggak dapat, makanya zonk saya bilang,” ungkapnya.

Suryana mengaku sudah sempat mendatangi kantor kelurahan dan menanyakan untuk memastikan apakah data warga yang diajukannya telah terkirim atau tidak.

“Barangkali khawatir enggak terkirim saya cek langsung, ya (ternyata) dikirim. Permasalahannya di dinsos ini tidak melihat wilayah yang enggak dapat. Tapi data semua dikirim oleh kelurahan,” kata Suryana.

Dia pun mempertanyakan cara Dinas Sosial Kota Depok mengolah data yang diajukan untuk menentukan wilayah penerima bansos.

“Karena di Depok ini 200.000 orang tapi kuotanya cuma 30.000. Mungkin mereka merasa bingung atau bagaimana kali untuk pengaturannya, sehingga main tembak aja,” ungkap dia.

Suryana pun berharap agar penyaluran bansos kas pemerintah tersebut dapat dievaluasi agar bisa lebih merata.

Sehingga, tidak memunculan kecemburuan sosial dan stigma negatif bagi para pengurus lingkungan yang melakukan pendataan dan pengajuan bantuan untuk para warga.

“Tapi apa lah daya kita sebagai ketua lingkungan cuma berusaha mengajukan daripada bantuan ini agar masyarakat saya dapat,” kata Suryana.

Sebagai informasi, Pemerintah Kota Depok total mencairkan kas daerah senilai Rp 7,5 miliar, untuk didistribusikan dalam bentuk uang tunai kepada 30.000 KK yang masing-masing berhak atas Rp 250.000 per dua pekan.

Pencairan tersebut merupakan tahap pertama dan Pemerintah Kota Depok masih terus mendata warga terdampak PSBB untuk bisa mengakses bantuan itu.

Sebab, bantuan dari Pemkot Depok menyasar warga yang belum terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang dihimpun Kementerian Sosial RI.