Salah Sasaran Pembagian Bansos Covid-19 di DKI, Warga Mampu hingga Anggota DPRD Masuk Daftar Penerima

JAKARTA, KOMPAS.com - Pendistribusian bantuan sosial (bansos) oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta kepada warga dengan ekonomi rentan sudah memasuki hari ke-15.

Bantuan tersebut diserahkan ke pengurus RT dan RW di masing-masing wilayah untuk dibagikan kepada warga miskin dan rentan miskin.

Data warga yang tergolong miskin mengandalkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), data penerima bantuan Kartu Kesejahteraan Sosial DKI Jakarta, hingga Data UMP.

Meski demikian, fakta di lapangan mengatakan pendistibusian bansos ini masih banyak yang salah sasaran.

Hal ini lantaran, ada warga yang mampu justru terdaftar sebagai penerima bansos.

1. Warga Kelapa Gading kembalikan bansos

Salah satu kejadian bansos salah sasaran adalah saat sejumlah warga RW 07, Kelapa Gading Barat, Jakarta Utara mengembalikan bansos yang mereka terima.

Camat Kelapa Gading M Harmawan mengatakan, setidaknya ada 20 paket sembako (sembilan bahan pokok) yang dikembalikan warga.

"Dikembalikannya hari Senin atau Selasa lalu," kata Harmawan dalam pesan singkatnya kepada Kompas.com, Minggu (19/4/2020).

Tak hanya pengembalian, sejumlah warga Kelapa Gading bahkan ada yang memilih membagi-bagikan kembali bantuan sosial yang mereka terima kepada warga yang lebih membutuhkan.

Harmawan mengatakan, pengembalian bantuan sosial tersebut terjadi karena warga penerima bantuan sosial merasa mampu menghadapi PSBB ini.

"Jadi bukan menolak, mengembalikan. Mereka berterimakasih dan apresiasi terhadap program Pak Gubernur. Tapi karena mereka masih mampu dan punya persediaan makanan, mereka menitipkan untuk mengalihkan bantuan kepada warga yang lebih membutuhkan," ucap Harmawan.

Terkait alasan mengapa warga mampu tersebut mendapat bantuan, Harmawan menyampaikan bahwa soal pendataan berada di tingkat Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

2. PNS dan TNI masuk dalam daftar

Dasar dari pembagian bansos tersebut adalah Keputusan Gubernur (Kepgub) Nomor 386 Tahun 2020 Tentang Penerima Bantuan Sosial Bagi Penduduk yang Rentan Terdampak Covid-19 Dalam Pemenuhan Kebutuhan Pokok Selama Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar di DKI Jakarta.

Di dalam Kepgub tersebut tercantum nama, alamat, nomor kepala keluarga (KK), serta profesi warga penerima bantuan sosial (bansos).

Sejak awal, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menekankan bahwa penerima bansos merupakan warga miskin dan rentan miskin.

Termasuk para pekerja harian lepas hingga warga yang tak memiliki pekerjaan.

Namun, dalam Kepgub justru terdapat sejumlah nama yang merupakan aparatur negara seperti Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Tentara Nasional Indonesia (TNI) sebagai penerima bansos.

Salah satu TNI penerima bansos ini beralamat di Kelurahan Ancol, Pademangan, Jakarta Utara.

Sedangkan salah satu PNS juga beralamat di kelurahan yang sama.

3. Anggota DPRD DKI jadi penerima bansos

Paling terbaru adalah nama salah satu anggota DPRD DKI yang juga masuk dalam daftar tersebut.

Sekretaris Komisi E DPRD DKI Jakarta Johnny Simanjuntak membenarkan namanya masuk dalam data penerima bansos.

"Iya betul (itu nama saya). Itu di RT saya, enggak ada lagi," kata Johnny.

Politisi PDI-P ini pun mengaku tak tahu mengapa namanya bisa masuk dalam daftar tersebut.

Bahkan, Ketua RT dan RW di wilayahnya yakni Kelurahan Lagoa, Koja, Jakarta Utara, pun tak merasa memasukkan nama Johnny dalam daftar penerima bansos.

"Warga ada yang mengembalikan karena dia merasa tidak berhak apalagi saya yang harusnya ikut urunan kepada masyarakat. Di sinilah kelihatan sekali bahwa tidak melibatkan RT dan RW. Main comot saja itu kelihatan. Karena RT dan RW saya kan kenal sama saya," lanjutnya.

Dengan adanya peristiwa tersebut, Johnny pun mengingatkan Pemprov DKI Jakarta untuk memperbaiki data penerima bansos.

Jangan sampai ada yang salah sasaran seperti dirinya.

"Masa saya dapat itu, nah ini sebagai warning kepada Pemda ketika memberikan data itu ya kepada Pempus atau Pemda harus hati-hati. Enggak bisa lagi secara acak, harus betul-betul," tambah dia.

4. Anies akui keliru susun daftar penerima bansos

Setelah banyak data salah sasaran, Pemprov DKI Jakarta mengakui adanya beberapa kesalahan data.

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengatakan, kesalahan data dalam jumlah yang sangat kecil itu biasa terjadi di Indonesia.

"Tentu saja tidak mungkin sempurna. Yang mungkin dari 1,2 juta (penerima bansos), Anda bisa sebutkan nama (penerima tak layak) pastilah di negeri ini. Siapa yang (punya data) super akurat," kata Anies dalam siaran langsung di akun YouTube Pemprov DKI Jakarta, Rabu (22/4/2020).

Namun, kata Anies, data tersebut perlahan dikoreksi dengan adanya temuan di lapangan.

Anies menyebutkan, konsep yang Pemprov DKI gunakan di kala kondisi darurat seperti ini ialah menggunakan dulu data yang ada, lalu perlahan dikoreksi.

"Daripada di balik cek dulu ke lapangan semua kumpulkan, lalu yang terjadi adalah masyarakat yang membutuhkan bantuan tak kunjung mendapatkan bantuan," tuturnya.